IBMNews.com, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat strategi penurunan angka kemiskinan, Senin Pagi (26/1/2026). Dalam rapat yang dipimpin Kepala Bappeda Litbang Ir. Iwan Sugianta, ST., MT., itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dari 7,97% di 2026 menjadi 5,91% pada 2030.
Rapat yang mengacu pada Permendagri No. 53/2020 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor. Data menunjukkan tren positif dengan penurunan angka kemiskinan sepanjang 2019-2025.
“Yang utama, ini perlu sinergi program dari seluruh perangkat daerah,” jelas Iwan Sugianta kepada media. “Strateginya fokus pada tiga hal yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pembukaan akses di kantong-kantong kemiskinan.”
Berdasarkan data Desil 1-5 dari DTSEN Desember 2025, sebanyak sekitar 9.000 jiwa masuk kategori miskin di Bulungan. Konsentrasi tertinggi ada di Tanjung Selor dengan 6.677 keluarga, disusul Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah, dan Sekatak. Angka ini menjadi dasar sasaran program.
“Kita dari 2023 ke 2024 sudah capai penurunan sekitar 1,5%. Saat ini angka kita di 7,26%,” papar Iwan. “Target RPJMD dan nasional di 2029 adalah 5%. Dengan asumsi penurunan 1,5% per tahun dan program yang tepat sasaran, kita optimis bisa mencapainya.”
Ia mengakui masih ada tantangan data yang perlu disinkronkan, seperti perbedaan antara garis kemiskinan per kapita dan pendapatan per keluarga.
Sebanyak 25 perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Bappeda Litbang, terlibat aktif. Berbagai program telah dijalankan pada 2021-2025, meliputi :
– Pengurangan Pengeluaran, Bansos, sembako, bantuan lansia dan disabilitas, serta jaminan kesehatan danketenagakerjaan.
– Peningkatan Pendapatan: Pelatihan keterampilan, penguatan UMKM dan koperasi, bantuan sarana prasarana perikanan.
– Penanganan Kantong Kemiskinan: Peningkatan akses pendidikan, sanitasi, air bersih, perumahan, dan listrik.
“Setiap program harus betul-betul menyentuh masyarakat, kontinu, terintegrasi antar OPD, dan didukung anggaran yang fokus,” tegas Iwan.
Sebagai tindak lanjut rakor, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan 2025 dan menyusun rencana 2026. Sejumlah dokumen strategis seperti SK Bupati tentang TKPKD 2026, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan optimalisasi pengentasan kemiskinan wajib diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bulungan yakin upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata,” Tutup Iwan.***(IBM02)
