IBMNews.co.id Nunukan – Kebutuhan BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mencatat kebutuhan BBM Jenis Khusus Penugasan bersubsidi menurut kajian sementara diperkirakan mencapai sekitar 62 juta liter per tahun, akan tetapi dari hasil pendataan lintas sektor bahkan mencapai sekitar 67 juta liter.
Namun, kondisi tersebut belum sebanding dengan kuota yang terealisasi. Pada 2026, dari usulan kuota sekitar 67 juta liter, realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 22 juta liter atau hanya sekitar sepertiga dari usulan.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi Pemkab Nunukan, A. M. Ikhsan, mengatakan kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi penyaluran membuat sebagian masyarakat harus memenuhi kebutuhan BBM melalui jalur nonsubsidi.
Menurut Achlak, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Nunukan dalam melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi, khususnya jensi bahan bakar jenis khusus penugasan.
“Kalau berdasarkan kajian kami, kebutuhan solar bersubsidi itu sekitar 62 juta liter per tahun. Dari pendataan lintas sektor bahkan mencapai sekitar 67 juta liter. Sementara usulan kami untuk 2026 sekitar 67 juta liter, tetapi realisasinya baru sekitar 22 juta liter,” ujar Akhlak.
Ia menjelaskan, kondisi serupa juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, usulan kuota jenis bahan bakar khusus penugasan bersubsidi mencapai sekitar 56 juta liter, namun realisasinya hanya sekitar 23 juta liter. Pada 2025, realisasi berada di kisaran 25 juta liter, sedangkan pada 2026 kembali turun menjadi sekitar 22 juta liter.
“Artinya, realisasi masih jauh di bawah kebutuhan maupun usulan. Dampaknya, sebagian masyarakat harus menggunakan BBM nonsubsidi, termasuk mereka yang sebenarnya sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis,” katanya.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah sistem pemantauan alokasi kuota. Sejak 2023, data kuota yang diterima pemerintah daerah disampaikan secara gelondongan pada tingkat kabupaten sehingga pemerintah daerah belum dapat memantau pembagian kuota secara rinci pada masing-masing SPBU atau lembaga penyalur.
“Yang menjadi kendala adalah kami belum bisa melihat secara detail pembagian kuota masing-masing lembaga penyalur. Data yang disampaikan masih secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Ini yang perlu diperbaiki agar pengawasan dan evaluasi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Pemkab Nunukan telah melakukan upaya pengusulan penambahan kuota melalui usualn penyalur sehingga saat ini sudah 12 penyalur yang sudah difasilitasi dan telah disampaikan ke BPH Migas, selanjutnya Pemda juga akan mengusulkan penambahan kuota di triwulan ke 4 dengan pertimbangan untuk mengakomodir melonjaknya kebutuhan bbm bagi nelayan, pembudidaya, usaha pertanian dan usaha mikro.
Data tersebut dikumpulkan dari sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Samsat serta sektor lain yang memiliki aktivitas penggunaan BBM, termasuk pertanian, perikanan, transportasi, UMKM dan usaha rumput laut. Data tersebut diatas sebagai dasar untuk pengusulan kuota 2027.
“Kami sedang mengumpulkan data kebutuhan dari masing-masing sektor. Data ini nantinya akan dikompilasi sehingga usulan kuota 2027 benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ungkap Achlak.
Sementara itu, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, Pemkab Nunukan juga telah mengusulkan penambahan kuota pada sejumlah lembaga penyalur.
Untuk solar, kuota yang sebelumnya berada di kisaran 780 kiloliter per bulan diusulkan meningkat menjadi 1.500 kiloliter per bulan. Sedangkan kuota Pertalite diusulkan dari sekitar 1.500 kiloliter menjadi 1.600 kiloliter per bulan.
“Penambahan kuota ini kami usulkan untuk mengurangi potensi kelangkaan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” katanya.
Dalam hal pengawasan, Pemkab Nunukan bersama aparat dan pihak terkait juga melakukan pemantauan stok BBM melalui grup pemantauan yang diinisiasi Tipidter Polres Nunukan.
Achlak menambahkan, penerapan APMS menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala.
“Kondisi Nunukan berbeda dengan daerah lain. Kita memiliki wilayah kepulauan dan perbatasan, sehingga penerapan sistem juga menghadapi tantangan geografis, infrastruktur serta kapasitas sarana penyaluran yang tidak semuanya sama,” tuturnya.
Selain itu, kendala administrasi, validasi data usaha, akses masyarakat menuju titik penyaluran hingga kesesuaian data kendaraan bagi pengusaha angkutan juga menjadi perhatian.
Menurutnya, kebutuhan BBM pada sektor tertentu juga bersifat musiman dengan melihat ada geliat ekonomi di Kabupaten Nunukan seperti aktivitas pertanian dan perikanan. Di sisi lain, informasi mengenai ketersediaan stok yang beredar melalui media sosial terkadang memicu peningkatan permintaan secara tiba-tiba.
“Kalau ada informasi stok tersedia, masyarakat bisa langsung datang secara bersamaan. Ini berpotensi menimbulkan antrean dan panic buying. Karena itu, informasi stok juga perlu dikelola dengan baik,” ujarnya.
Terkait potensi penyalahgunaan atau pengalihan solar bersubsidi, Achlak mengatakan pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan. Namun, setiap dugaan harus didasarkan pada bukti dan tidak dapat diarahkan kepada pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan tentu harus ditindaklanjuti, tetapi semuanya harus berdasarkan bukti. Pemkab lebih pada fungsi pemantauan dan pelaporan, sementara kewenangan penindakan berada pada aparat penegak hukum bersama BPH Migas dan Pertamina,” tegasnya.
Pemkab Nunukan memastikan koordinasi dengan Pertamina, perangkat daerah dan instansi terkait akan terus diperkuat dan akan dibentuk tim koordinasi, terutama dalam pemutakhiran data kebutuhan, pengusulan kuota 2027 serta pengawasan distribusi.
Penyempurnaan penerapan APMS dan pemantauan stok secara berkala diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM bersubsidi, sekaligus menekan potensi kelangkaan maupun penyalahgunaan di wilayah Nunukan.***(IBM05)
