IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara menyebut pembangunan ruas jalan penghubung Malinau–Krayan masih menghadapi tantangan besar. Untuk menuntaskan akses sepanjang 202 kilometer tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliun.
Kepala BPJN Kalimantan Utara, Tribakti Mulianto, menjelaskan bahwa ruas Malinau–Krayan merupakan bagian dari Koridor Perbatasan 1 yang menghubungkan wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Menurutnya, jaringan jalan perbatasan di Kaltara terbagi dalam empat koridor utama. Koridor pertama menghubungkan Malinau hingga Krayan, koridor kedua dari Mensalong menuju Lumbis, koridor ketiga dari Long Nawang menuju Kawasan Wilayah Perbatasan Long Nawang, serta koridor jalan paralel perbatasan yang membentang mengikuti garis perbatasan dari Kalimantan Timur hingga Malinau.
“Kalau koridor paralel perbatasan total panjangnya sekitar 920 kilometer, sedangkan ruas yang benar-benar mengikuti garis perbatasan mencapai sekitar 666 kilometer,” ujarnya.
Untuk ruas Malinau–Krayan sendiri, sepanjang 202 kilometer tersebut terbagi menjadi jalan nasional dan ruas yang masuk dalam Rencana Umum Jalan Nasional (RUJN).
Saat ini, jalan beraspal yang sudah terbangun mencapai 37 kilometer. Rinciannya, 26 kilometer merupakan jalan nasional yang telah menjadi aset Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 11 kilometer lainnya berada dalam jaringan RUJN.
Pada akhir 2025, BPJN mengontrak dua paket pekerjaan, yakni Malinau–Semamu I dan Malinau–Semamu II, dengan nilai total sekitar Rp220 miliar. Paket tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2027.
“Melalui paket ini akan ada tambahan sekitar 14 kilometer jalan beraspal, termasuk pembangunan saluran drainase, perkerasan badan jalan dan sejumlah jembatan,” jelas Tribakti.
Jika proyek tersebut selesai sesuai target, panjang jalan beraspal di ruas Malinau–Krayan akan bertambah menjadi sekitar 51 kilometer.
Selain itu, terdapat sekitar 15 kilometer badan jalan yang sudah terbentuk dan siap ditingkatkan, meskipun hingga kini belum memiliki alokasi program peningkatan.
BPJN juga menghadapi kendala pada salah satu segmen jalan yang berada di kawasan rencana genangan proyek PLTA Kayan Hydro Nusantara (KHN). Akibatnya, pengembangan ruas tersebut sementara ditunda sambil menunggu kepastian pembangunan bendungan.
Di luar segmen tersebut, masih terdapat sejumlah ruas yang telah dibuka badan jalannya namun belum memperoleh program peningkatan. Bahkan, ruas dari Binuang menuju Krayan hingga kini belum pernah mendapatkan pekerjaan pembentukan badan jalan.
Untuk menjaga agar akses tetap dapat dilalui masyarakat, BPJN mengalokasikan program pemeliharaan rutin di beberapa segmen jalan.
Program tersebut mencakup penanganan longsor, pembukaan akses yang terputus, serta perbaikan darurat agar jalan tetap fungsional sepanjang tahun.
Paket pertama dari Malinau hingga Semamu memiliki anggaran sekitar Rp2,2 miliar untuk menangani ruas sepanjang 46 kilometer. Paket kedua dari Semamu hingga Long Bawan memperoleh anggaran sekitar Rp2 miliar untuk ruas sepanjang 40 kilometer. Sementara paket ketiga mendapat alokasi sekitar Rp2,1 miliar untuk ruas sepanjang 43 kilometer.
“Anggaran ini sifatnya menjaga agar jalan tetap bisa dilalui. Bukan untuk peningkatan signifikan, tetapi memastikan akses masyarakat tidak terputus,” katanya.
Tribakti mengakui kondisi medan dan cuaca menjadi tantangan utama. Ketika terjadi longsor atau kerusakan jalan, alat berat membutuhkan waktu lama untuk mencapai lokasi karena keterbatasan akses dan tingginya biaya mobilisasi.
Selain peningkatan jalan, BPJN juga memprioritaskan pembangunan dua jembatan strategis, yakni Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang.
Kedua jembatan tersebut dinilai menjadi titik krusial yang selama ini menghambat konektivitas penuh ruas Malinau–Krayan.
“Kalau dua jembatan ini sudah terbangun, secara fungsional jalan sebenarnya sudah tembus. Saat ini prosesnya masih tahap lelang,” ungkapnya.
Total anggaran pembangunan kedua jembatan tersebut mencapai sekitar Rp55 miliar. BPJN berharap kontrak pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga pembangunan bisa selesai pada 2027.
Meski demikian, tantangan utama pembangunan jembatan adalah proses mobilisasi material yang harus melewati medan berat. Besi konstruksi dan material lainnya harus dipindahkan berkali-kali karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi secara langsung.
Tribakti menilai terbukanya akses Malinau–Krayan akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.
Menurutnya, jalur tersebut dapat menjadi pintu mobilitas barang dan jasa menuju Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah disiapkan pemerintah.
“Kalau jalan ini sudah tembus dan mulus, mobilitas masyarakat dan perdagangan akan meningkat. Potensi Krayan sangat besar, mulai dari beras, peternakan kerbau hingga sektor pariwisata dan budaya,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Pembangunan ini bertahap dan membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah dukungan semua pihak agar program-program yang diusulkan dapat terus mendapatkan perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.***(IBM02)
