IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Upaya digitalisasi transaksi di sektor transportasi air di Kabupaten Bulungan masih menghadapi tantangan. Meski fasilitas pembayaran non tunai melalui QRIS telah tersedia, mayoritas transaksi di pelabuhan masih dilakukan secara tunai.
Hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilakukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bulungan di sejumlah pelabuhan di Tanjung Selor, Sabtu (04/04/26).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, Zulkifli Salim, mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan di Pelabuhan Kayan I, Kayan II, dan Kayan VI. Dari hasil tersebut, penggunaan QRIS belum menjadi pilihan utama masyarakat.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, pembayaran masih didominasi secara tunai, meskipun fasilitas QRIS sebenarnya sudah tersedia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran resmi sistem pembayaran non tunai oleh Bupati Bulungan yang dijadwalkan berlangsung dalam agenda High Level Meeting (HLM) pekan depan.
Menurut Zulkifli, kebijakan pembayaran non tunai yang sebelumnya telah diimbau pemerintah daerah belum berjalan optimal. Padahal, sarana pendukung sudah disiapkan.
“Pelaksanaan pembayaran non tunai yang pernah diinstruksikan kepala daerah belum maksimal,” tegasnya.
Berdasarkan hasil monitoring, aktivitas transaksi di berbagai pelabuhan masih mengandalkan uang tunai. Mulai dari kegiatan bongkar muat antarprovinsi di Pelabuhan Kayan I, layanan antar kabupaten/kota di Kayan VI, hingga operasional speedboat reguler di Kayan II.
“Kondisi ini menunjukkan perubahan pola transaksi masyarakat masih membutuhkan waktu dan proses,” jelasnya.
Ia menilai, salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Faktor sumber daya manusia (SDM) yang belum terbiasa menjadi alasan dominan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis implementasi pembayaran non tunai dapat berjalan bertahap setelah resmi diluncurkan.
“Harapannya, setelah launching nanti, transaksi di pelabuhan mulai beralih ke sistem non tunai secara perlahan,” ungkapnya.
Zulkifli menegaskan, digitalisasi pembayaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui sistem non tunai, tata kelola keuangan bisa lebih modern dan terpercaya,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pelaku usaha, pemilik kapal, serta operator speedboat dalam menyukseskan program tersebut.
“Kami optimistis niat baik pemerintah ini akan mendapat respons positif dari semua pihak demi percepatan digitalisasi daerah,” pungkasnya.***(IBM02)
