TARAKAN – Semakin sulitnya masyarakat mendapatkan bersubsidi di SPBU, membuat Aliansi September Berdarah dan DPRD Tarakan menyepakati langkah solusi mengatasi kelangkaan BBM di Tarakan, yakni dibentuknya Satuan Tugas khusus dalam mengawasi pendistribusian BBM.
Saat diwawancara Koordinator Aliansi Sedarah, Dicky Nur Alam Aliansi September Berdarah meminta DPRD Tarakan dan Pemerintah Kota Tarakan perlu Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Independen BBM bersubsidi guna mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi.
“Saat ini terjadi antrean panjang di SPBU, diperlukan pembentukan Satgas Pengawasan Independen BBM bersubsidi memang harus diatur dalam peraturan daerah (Perda). Perda kan wewenangnya DPRD dan Pemerintah Kota Tarakan. SPBU harus diawasi, kita mencegah adanya penyalahgunaan atau mafia-mafia nakal yang menyebabkan antrean panjang di SPBU ,”terangnya. Koordinator Aliansi Sedarah, Dicky Nur Alam kepada
Dicky mengatakan, aliansi ingin menawarkan pembentukan Satgas Pengawasan Independen sebagai upaya kepedulian mahasiswa dan solusi bagi semua pihak. Karena menurutnya, Selama BBM bersubsidi sulit didistribusikan pada sasaran tepat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Yulius Dinandus menerangkan, berdasarkan laporan Pertamina pengiriman BBM bersubsidi sudah melebihi tiap tahun di angka 5,4 juta KL. Walau begitu ia mempertanyakan kenapa kelangkaan masih terjadi.
“Dari laporannya bahkan lebih, tapi di lapangan langka, kemungkinan pertama apakah ada salah data, nanti kita minta evaluasi sama pemerintah. Kedua apakah ada kebocoran di jalan atau tidak tepat sasaran karena berkaitan dengan BBM bersubsidi,”tuturnya.
