TANJUNG SELOR – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipastikan berlanjut. Seperti diketahui, Kaltara menjadi salah satu dari 5 provinsi yang realisasi cakupan universal health coverage (UHC) mencapai 99 persen.
“Karena itu, tahun ini kita telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk meng-cover 64 ribu jiwa pada tahun ini. Peran Pemprov Kaltara, adalah membantu membiayai iuran premi bulanan JKN-KIS terutama bagi masyarakat kurang mampu,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman, Kamis (17/2/2022).
Usman mengungkapkan, optimalisasi program JKN-KIS ini merupakan amanah Presiden agar kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap jaminan Kesehatan masyarakat. Hal itu dimulai dari pengalokasian anggaran, memastikan penduduk yang terdaftar, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta penempatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Perhitungan estimasi dari BPJS, Januari-April bisa menanggung sekitar 42 ribu jiwa, untuk sisanya dari Mei sampai Desember cuma bisa 22 ribu jiwa. Tapi, jika ada penambahan alokasi dari tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemungkinan sampai Desember kita bisa menanggung 40-42 ribu jiwa,” katanya.
Jumlah kepesertaan ini, kata Usman bersifat fluktuatif seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap pemerintah kabupaten/kota juga dapat meng-cover seluruh peserta. Direncanakan setelah melakukan rekon bersama BPJS, Dinkes akan menggelar rapat intern bersama Pemprov Kaltara untuk membahas solusi terhadap anggaran yang masih dibutuhkan.
“Dalam waktu dekat, Dinas Kesehatan Kaltara akan menggelar rekon bersama BPJS di Tarakan. Harapannya dalam pertemuan ini dapat mencapai kesepakatan jumlah peserta. Karena tahun kemarin, peserta kita 64 ribu jiwa dan Dinas Sosial Kaltara berhasil mengalihkan 20 ribu ke pusat,” tuntasnya.
