TARAKAN — Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.
Indonesia memiliki target untuk memvaksinasi 77 persen dari jumlah populasi penduduk Tanah Air atau 208,2 juta orang.
Namun, ada sebagian masyarakat yang enggan untuk disuntik vaksin Covid-19. Padahal upaya tersebut merupakan bagian dari memutus rantai panyebaran virus corona.
“Alhamdulillah warga saya RT 20 Kelurahan Karang Anyar, yang belum divaksin itu paling yang tidak mau saja,” ungkap Sugiarto, selaku Ketua RT 20 Kelurahan Karang Anyar. Rabu (13/10).
Lanjutnya, vaksinasi merupakan program pememeritah sehingga sebagian besar syarat administrasi masyarakat harus divaksin, syarat perjalanan contohnya. Sehingg vaksinasi terjadwal ini sudah di informasikan kepada masyarakatnya.
“Itupun yang tak mendaftar disuruh datang aja ke Puskesmas, dikasih kebijakan sama Puskesmas. Karena memang ini jadwalnya, ini intruksi dari Presiden melalui Walikota warga harus divaksinasi tetapi kalau ada yang tidak mau kita tidak bisa paksain,” terangnya.
“Saya sudah sebar di grup, saya juga sudah kerumah-kerumah. Jadi saya bilang jangan salahkan RT nya bahwa tidak memberikan jadwal dan mendata,” sambungnya.
Hal ini dikarenakan banyak warga yang masih informasi hoaks terkait dampaknya vaksinasi sehingga menolak untuk divaksin. Selain itu, ada beberapa alasan masyarakat enggan di vaksin lantaran takut akan efek samping vaksin tersebut.
“Ada beberapa warga yang tidak mau divaksin itu karena disangkut-pautkan ada yang meninggal karena habis vaksin, Sehingga hal ini saya harus luruskan. Karena memang banyak berita hoax yang mereka konsumsi,” pungkasnya. (*)
