IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulungan memberikan klarifikasi terkait anggaran pembangunan toilet umum di kawasan Kebun Raya Bundayati yang menjadi sorotan masyarakat. Nilai kontrak sebesar Rp730.337.231 tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dua bangunan toilet, bukan satu bangunan seperti yang dapat dipahami dari informasi yang beredar sebelumnya.
Kepala DLH Kabupaten Bulungan, H. Ismail, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas sanitasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung Kebun Raya Bundayati. Selama ini, ketiadaan toilet umum di kawasan tersebut menjadi salah satu keluhan masyarakat.
“Pembangunan toilet ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati fasilitas umum ketika beraktivitas di Kebun Raya Bundayati. Selama ini, masyarakat banyak mengeluhkan belum tersedianya toilet di kawasan tersebut,” jelas Ismail, Sabtu (17/10/2026)
Ia menegaskan, proyek tersebut mencakup dua bangunan dengan ukuran masing-masing sekitar 9,70 meter x 4,30 meter. Karena itu, nilai kontrak perlu dipahami berdasarkan keseluruhan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
Berdasarkan keterangan Kepala DLH Bulungan, pekerjaan pembangunan toilet tersebut tercatat dalam kontrak Nomor 000.3.2/07/SP/DLH-IV yang ditandatangani pada 14 Agustus 2026, dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp730.337.231. Sementara itu, Ismail menyebut angka Rp650.000.135 sebagai nilai pekerjaan sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dengan asumsi pembagian nilai secara merata, anggaran sebelum PPN setara sekitar Rp325 juta untuk setiap bangunan. Adapun nilai kontrak keseluruhan setelah pajak setara sekitar Rp365,17 juta per bangunan.
Namun, pembagian tersebut merupakan perhitungan rata-rata, bukan berarti setiap bangunan memiliki nilai pekerjaan yang persis sama. Kepastian mengenai rincian biaya masing-masing unit perlu merujuk pada dokumen kontrak dan daftar kuantitas serta harga pekerjaan.
Ismail menjelaskan, kedua bangunan toilet direncanakan memiliki fasilitas sanitasi yang terdiri atas tiga bilik toilet perempuan, dua bilik toilet laki-laki, serta empat urinoir untuk pria.
Selain itu, tersedia toilet khusus bagi penyandang disabilitas yang ditempatkan di bagian tengah bangunan.
Pekerjaan yang tercakup dalam kontrak tidak hanya berupa pembangunan ruang toilet. Menurut Ismail, terdapat pula sejumlah komponen konstruksi dan fasilitas pendukung, mulai dari pekerjaan persiapan, pondasi, struktur bangunan, penutup lantai dan dinding, atap, plafon, pintu dan jendela aluminium, pengecatan, aksesori, hingga pekerjaan penyelesaian akhir atau finishing.
“Secara umum, nilai kontrak tersebut sudah ditentukan untuk berbagai komponen pekerjaan. Ada pula komponen yang tidak langsung terlihat pada bangunan fisik, seperti pajak,” ujarnya.
Menurut Ismail, penilaian terhadap nilai proyek perlu memperhatikan seluruh komponen pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak, termasuk unsur perpajakan dan biaya lain yang diatur sesuai ketentuan.
Di tengah perhatian publik terhadap anggaran pembangunan tersebut, Ismail mengapresiasi masyarakat yang turut mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah.
Ia menilai pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi publik.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang ikut melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan pemerintah. Kami berharap pengawasan tersebut dapat membantu agar pelaksanaan pekerjaan berjalan optimal dan sesuai ketentuan,” tutupnya.***(IBM02)
