IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) tak hanya memberi fleksibilitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam bekerja. Lebih dari itu, kebijakan ini telah membuktikan diri sebagai instrumen efektif dalam menekan belanja daerah, khususnya pada pos listrik dan air.
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam dua bulan pertama penerapannya, Pemprov Kaltara berhasil menghemat anggaran hingga Rp230 juta. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari perubahan fundamental dalam budaya kerja ASN di Bumi Benuanta.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, secara terbuka mengapresiasi capaian ini usai memimpin apel di Lapangan Agatis, Senin pagi (30/03/26). Menurutnya, penghematan yang terjadi tidak lain berkat kesadaran kolektif para pegawai di 11 gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mulai disiplin dalam mengelola energi.
“Terjadi penurunan pembayaran yang signifikan di seluruh gedung OPD. Dari Januari ke awal Februari, penurunannya sekitar Rp230 juta. Ini menunjukkan bahwa kita mulai disiplin. Lampu tidak perlu dinyalakan di siang hari jika tidak diperlukan, pendingin ruangan tidak perlu beroperasi penuh di ruang-ruang yang memang tidak digunakan,” ungkap Denny dengan nada bangga.
Ia menambahkan, pencapaian ini terasa istimewa karena bukan hasil dari pemadaman fasilitas secara paksa, melainkan muncul dari kesadaran internal para ASN itu sendiri. Berdasarkan hasil Safari Perangkat Daerah yang dilakukan tim pemprov, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan WFA kini telah mencapai angka 99 persen—sebuah capaian yang menunjukkan bahwa program ini telah diterima dengan baik di seluruh lini.
“Ini bukan sekadar memindahkan lokasi kerja. Ini soal bagaimana kita mengubah kebiasaan. Ketika kita bisa bekerja dari mana saja dengan tetap produktif, maka kita juga otomatis mengurangi beban operasional gedung. Penghematan ini adalah efek domino dari disiplin energi yang mulai kita bangun,” tegasnya.
Dalam arahannya, Sekprov Denny secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penanggung jawab gedung OPD serta seluruh ASN yang telah menunjukkan komitmen luar biasa. Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa ASN Kaltara mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas.
“Kami sangat mengapresiasi seluruh jajaran yang telah menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keuangan daerah, sekaligus membuktikan bahwa bekerja tidak selalu harus diukur dari kehadiran fisik di kantor, tetapi dari output yang dihasilkan,” ujarnya.
Meski mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi, Denny mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kebijakan ini. Ia secara tegas menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk memastikan bahwa instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi secara optimal.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan. Jangan sampai karena kita sedang efisiensi, masyarakat justru kesulitan. Prinsipnya adalah hemat energi, hemat anggaran, tapi tidak mengurangi kualitas layanan. Kalau pun harus WFA, pastikan petugas yang melayani masyarakat tetap tersedia, dan proses administrasi tetap berjalan cepat,” pungkasnya.
Kebijakan WFA sendiri, menurut Denny, akan terus dipertahankan sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika global dan geopolitik yang masih penuh ketidakpastian. Efisiensi yang telah dicapai saat ini tidak akan disia-siakan, melainkan akan menjadi fondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih ramah anggaran dan berorientasi pada hasil.
“Kita sedang membangun fondasi baru dalam tata kelola pemerintahan di Kaltara. Fondasi yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga efektivitas. Dan yang paling membanggakan, ini semua lahir dari kesadaran kolektif para ASN kita. Saya yakin, ke depan kita akan semakin baik,” tutupnya.
Dengan capaian positif ini, Pemprov Kaltara optimistis kebijakan WFA dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuktikan bahwa transformasi budaya kerja ASN menuju era baru bukan sekadar wacana, tetapi sudah berjalan nyata di lapangan. ***(Randa)
