TARAKAN – Pertama kalinya, Pemkot Tarakan melakukan launching Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sosial Pengendalian Inflasi dampak dari kenaikan BBM bagi nelayan pada Senin (10/10/2022).
Saat diwawancara, Walikota Tarakan Khairul, hasil validasi awal, yang memiliki Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) masuk dalam daftar yang sudah divalidasi ada total 2.045 orang nelayan tangkap tradisional.
Kegiatan launching ini sekaligus dilakukan pendaftaran nomor rekening penerima bantuan yang familiar dikenala BLT nelayan menyasar sekitar 800-an nelayan Tarakan untuk tahap pertama.
“Kalau yang sudah menerima baru 800-an tetapi ini proses terus berjalan hingga 2045 nelayan menerima BLT. Anggaran ini berasal dari APBD biaya tidak terduga, karena kenaikan BBM ini juga tidak terduga, kalau besarannya ada Rp3,5 miliar secara total. Penerima BLT tersebut akan mendapatkan Rp578 ribu terhitung dari bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022,” jelasnya.
Adapun lanjutnya, bahwa yang menerima adalah benar-benar nelayan tangkap tradisional yang memiliki perahu dan melakukan aktivitas. Bukan nelayan modern, sedangkan sektor lain misalnya transportasi online sejak kenaikan harga BBM tarif sudah disesuaikan sedangkan nelayan harga jual ikan tidak ada kenaikan pasca penyesuaian harga BBM.
“Dan yang mendapatkan juga yang telah tervalidasi, kalau ada yang belum terakomodir kita lihat apakah benar-benar tidak tervalidasi, kita tanya masalahnya, lalu verifikasi lapangan dan rapatkan dengan tim termasuk BPKP, Kejaksaaan dan instansi terkait lainya. Karena ini negara jangan sampai salah sasaran , nanti bisa jadi masalah buat kita,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Kalimantan Utara, Rustan mengatakan bahwa pemberian BLT ini belum mengakomodir semua nelayan, karena hanya yang memiliki kartu Kusuka yang jadi prioritas. Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai sangat membantu nelayan dalam jangka pendek.
“Tidak semua nelayan terdaftar di Kusuka program dari KKP, dan masih jauh karena masih ada sekitar 40 persen nelayan Tarakan ini yang belum terakomodir. Dari data kita ada sekitar 3-4 ribu nelayan di Tarakan, sedangkan yang terakomodir hanya 2045. Oleh karena itu, KNTI siap dilibatkan untuk saksi mana yang betul-betul nelayan, meskipun sudah ada PPLnyamasing-masing tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang terlewatkan,” bebernya.
KNTI mengapresiasi kebijakan pemberian BLT kepada nelayan ini, karena dapat membantu menambah membli BBM untuk melaut. “Ini sangat membantu dalam waktu pendek, ini sejarah bagi kami karena selama ini baru kali ini ada program seperti ini,” pungkasnya.
