IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, H. Risdianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi pelayanan publik pada hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3). Sidak ini bertujuan memastikan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.
Sejumlah instansi menjadi sasaran sidak, di antaranya Kantor Kesbangpol Bulungan, Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), Sekretariat DPRD Bulungan, Puskesmas Tanjung Selor, hingga Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (RSDSS) Tanjung Selor.
“Kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap ASN dan PPPK pasca libur panjang,” ujar Risdianto, usai Sidak
Ia menegaskan, Pemerintah Daerah Bulungan tidak menerapkan skema work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH), mengingat pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh ASN wajib kembali bekerja dan memberikan layanan secara maksimal,” tegasnya.
Dari hasil sidak, tingkat kehadiran ASN dan PPPK secara umum dinilai cukup baik. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas.
“Di Sekretariat DPRD terdapat tiga orang yang tidak masuk kerja. Ini tentu akan diberikan sanksi sesuai regulasi, termasuk pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP),” ungkapnya.
Sementara itu, di Kantor Kesbangpol tercatat satu pegawai tidak masuk karena sakit dengan surat keterangan dokter. Sedangkan di Disdukcapil, satu pegawai tidak hadir karena izin melahirkan.
“Kalau ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak menjadi masalah,” jelasnya.
Untuk sektor layanan kesehatan, Risdianto memastikan pelayanan di Puskesmas Tanjung Selor dan RSDSS telah berjalan normal tanpa kendala berarti.
Namun, ia juga menemukan masih adanya tenant di MPP yang belum membuka layanan, khususnya dari unsur kementerian/lembaga yang masih menerapkan kebijakan WFA.
“Saya minta DPMPTSP segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga tersebut agar pelayanan bisa segera dibuka,” tegasnya.
Selain itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di MPP juga dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan. Bahkan, ada yang belum membuka layanan pada jam kerja pagi.
“Pelayanan itu dimulai pagi, bukan siang. Ini harus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait,” ujarnya.
Ia juga menyinggung instansi vertikal seperti Imigrasi yang memiliki jadwal layanan terbatas.
“Kami memahami pola layanan tertentu, tetapi tetap harus disinergikan agar masyarakat tidak kesulitan mengakses pelayanan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, pelayanan publik di Bulungan dinilai telah kembali berjalan normal, meski masih memerlukan pembenahan di sejumlah sektor.
“Kami akan terus melakukan evaluasi agar pelayanan publik semakin optimal dan disiplin ASN tetap terjaga,” pungkasnya.***(Randa)
