IBMNews.co.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mempercepat transformasi tata kelola kearsipan melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3. Upaya ini dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) dan pembinaan pengelolaan arsip dinamis yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) di Hotel MAIA Jakarta, 27–29 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola arsip secara digital, terintegrasi, dan sistematis. Selain mendukung efisiensi administrasi pemerintahan, digitalisasi juga penting untuk memperkuat keamanan dokumen serta memastikan arsip tetap tersedia ketika dibutuhkan.
Pembukaan kegiatan dihadiri Wakil Bupati Bulungan Kilat, A.Md., yang mewakili Bupati Bulungan, Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan Risdianto, S.Pi., M.Si., Asisten Administrasi Umum Setda Bulungan Adi Irawan Moh. Saan, M.Si., serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana, S.Kom., M.A.P.
Dalam sambutan Bupati Bulungan yang dibacakan Kilat, seluruh perangkat daerah diminta membangun komitmen bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip di lingkungan kerja masing-masing. Peserta juga diharapkan memanfaatkan bimtek tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi SRIKANDI Versi 3.
“Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya pengelolaan arsip secara digital. Penerapan SRIKANDI harus diikuti komitmen bersama agar sistem kearsipan dapat berjalan optimal di masing-masing perangkat daerah,” demikian pesan Bupati dalam sambutan yang dibacakan Kilat.
Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi kearsipan. BKPSDM Bulungan sebagai instansi yang mengampu kegiatan tersebut diharapkan memastikan implementasi sistem berjalan optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kemampuan aparatur harus diikuti penerapan hasil pelatihan di unit kerja masing-masing. Dengan demikian, digitalisasi tidak sekadar menjadi penggunaan aplikasi, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja menuju pengelolaan dokumen yang lebih modern, tertib, dan terstruktur.
Sementara itu, Sekda Bulungan Risdianto menegaskan bahwa pengelolaan kearsipan harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Terlebih, kebakaran yang pernah melanda Kantor Bupati Bulungan menjadi pelajaran penting mengenai perlunya memperkuat sistem pengamanan dan penyelamatan arsip pemerintahan.
“Peristiwa kebakaran Kantor Bupati Bulungan menjadi pengingat bahwa pengamanan dan penyelamatan arsip harus menjadi perhatian serius. Karena itu, digitalisasi kearsipan perlu dipercepat agar dokumen pemerintahan dapat dikelola dengan lebih baik dan terlindungi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, arsip merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan administrasi, bukti pertanggungjawaban, serta dokumentasi kegiatan dan kebijakan pemerintah. Karena itu, pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis perlu dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dokumen yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat upaya perlindungan arsip. Namun, penerapan sistem digital tetap perlu diiringi tata kelola yang baik, pengawasan, serta prosedur pengamanan dan pencadangan data yang memadai.
Risdianto juga berharap kegiatan bimtek menjadi momentum bagi para pengelola dan arsiparis se-Kabupaten Bulungan untuk memperkuat koordinasi, bertukar pengetahuan, serta menyamakan pemahaman dalam pengelolaan kearsipan.
Melalui kerja sama dengan Poliban, Pemkab Bulungan berharap kompetensi aparatur dalam mengoperasikan SRIKANDI Versi 3 semakin meningkat. Penerapan aplikasi tersebut juga diharapkan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, keberhasilan digitalisasi kearsipan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan sistem tersebut, disertai evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan.***(IBM02)
