IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp32 triliun untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara). Pembangunan infrastruktur jalan ini ditargetkan rampung pada akhir 2028, sekaligus membuka akses distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar tanpa bergantung pada Malaysia.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan besarnya anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Republik Indonesia terhadap pembangunan kawasan perbatasan.
“Ini sangat berdampak terhadap kemajuan, perkembangan ekonomi Kalimantan Utara, dan tentunya berdampak kepada seluruh masyarakat Kaltara,” ujar Zainal, Minggu (25/10/2026)
Sebagai tindak lanjut, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mematangkan rencana pembangunan jalan di kawasan perbatasan.
Menurut Zainal, pembangunan konektivitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
Ia juga menyebutkan, perekonomian Kaltara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Sementara itu, inflasi daerah dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah secara nasional. Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak dalam menjalankan program pembangunan.
Dari sisi pembiayaan, Zainal memastikan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani APBD Kaltara.
“Sehingga ketergantungan kita dengan Malaysia sudah bisa kita hentikan. Semua sembako, bahan bakar, dan sebagainya sudah dapat diakses melalui darat, insya Allah,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, panjang jalan perbatasan di Kaltara mencapai lebih dari 2.000 kilometer. Pembangunan akses akan difokuskan pada jalur dari Tanjung Selor menuju Malinau, Semamu, Binuang, hingga Krayan, serta kawasan Apau Kayan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
Jika terealisasi sesuai target, pembangunan ini diharapkan menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian wilayah perbatasan, memperlancar distribusi logistik, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Meski demikian, realisasi manfaat proyek tersebut akan sangat bergantung pada penyelesaian pembangunan sesuai jadwal dan tersedianya akses jalan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat secara berkelanjutan.***(IBM04)
