IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan terus mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih transparan dan efisien.
Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan elemen kunci dalam pembenahan sistem keuangan daerah. Dengan penerapan sistem berbasis elektronik, pengelolaan keuangan diharapkan lebih akuntabel serta mampu menekan potensi kebocoran.
“Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya, Senin (13/04/26).
Melalui TP2DD, Pemkab Bulungan terus mengakselerasi implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Upaya ini bahkan mulai diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Capaian signifikan pun berhasil diraih. Sepanjang 2025, Bulungan menempati peringkat ketiga nasional dalam penilaian TP2DD, sekaligus menjadi salah satu daerah dengan performa digitalisasi terbaik di Kalimantan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, M. Zulkifli Salim, menyebut indeks ETPD daerah telah melampaui angka 95 persen. Angka tersebut mencerminkan tingginya tingkat adopsi transaksi digital di lingkungan pemerintahan.
“Indeks ETPD kita sudah di atas 95. Ini menunjukkan implementasi digitalisasi transaksi di Bulungan sudah cukup tinggi,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan masih membayangi. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi kendala utama dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai.
“Faktor SDM masyarakat masih menjadi tantangan. Tidak semua terbiasa menggunakan transaksi digital seperti transfer atau QRIS,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Bulungan menargetkan capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan dalam penilaian berikutnya.
“Minimal kita bisa mempertahankan peringkat tiga nasional, syukur bisa naik,” pungkasnya.
Selain sektor pemerintahan, digitalisasi juga terus didorong menyasar pelaku usaha, khususnya UMKM, agar ekosistem transaksi non-tunai semakin luas dan inklusif di tengah masyarakat.***(IBM02)
