• Tentang Kami
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
IBMNews.co.id
Advertisement
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
IBMNews.co.id
No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
  • Liputan Khusus
  • Opini

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta

by Redaksi
19/11/2026
in Pemprov Kaltara
A A

IBMNews.co.id, Tanjung Selor– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Penetapan tersebut disepakati dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Besaran UMP tersebut ditetapkan melalui pembahasan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan hingga kemampuan dunia usaha.

Baca Juga

Senada Dengan Masyarakat Adat, Gubernur Kaltara Nyatakan Sikap Tegas Tolak Uji Materi Berladang di MK

Masyarakat Adat Dayak Tolak Gugatan Berladang, Ban Dibakar di Kantor Gubernur

Gubernur Buka Porprov II Kaltara 2026 di Malinau, Pembukaan berlangsung Meriah

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di daerah.

Menurutnya, penetapan upah minimum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.

Penghitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Dalam proses pembahasan, nilai koefisien alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.

Adapun UMP 2027 sebesar Rp4.027.901 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.

Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan seluruh pihak. Ia juga mengingatkan para pengusaha agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemajuan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan investasi maupun pembangunan fisik. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan.***(IBM02)

Terkait

Next Post
UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta

Sembilan Cabor Berjaya, Bulungan Belum Menyerah Kejar Tarakan

Keanggotaan SMSI

Berita Terlaris

  • 3.000 Pelari dari 22 Provinsi Padati Kaltara Begimpor ke-6

    Pemkab Nunukan Bangun Jembatan Rurom Do, Ryan Antoni Dorong Infrastruktur Perbatasan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polemik Taekwondo Porprov, Dewan Hakim Pilih Lindungi Hak Atlet KTT

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengprov TI Tetap Tolak KTT, Prof Daud Nawir Tegaskan Tetap Berpegang pada Aturan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kebakaran Hutan di Liagu Capai 3 Hektare, Relawan Kewalahan akibat Minim Peralatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kejagung Geledah Hotel L Nunukan, terkait dugaan tindak pidana korupsi pertambangan PT CCM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tentang Kami
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
redaksi@ibmnews.co.id

© 2026 PT. PRAKARSA MEDIAKU NUSANTARA

No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini

© 2026 PT. PRAKARSA MEDIAKU NUSANTARA