IBMNews.co.id, Jakarta – Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menggeledah Hotel L di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (05/11/2026) lalu.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan PT CCM di Nunukan periode 2013–2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 51/Fd.2/09/2026 tanggal 16 September 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyatakan Hotel L disebut terkait dengan Sdr. AHA dan Sdri. AL, yang pernah menjabat Bupati Nunukan pada periode berbeda. “Namun perlu kami tegaskan, penggeledahan merupakan tindakan penyidikan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana pemilik atau pihak terkait,” ujarnya, sabtu (07/11/26)
Penyidik mendalami empat dugaan penyimpangan. “Pertama, penggunaan dokumen pelepasan kawasan hutan milik PT SIL untuk kegiatan pertambangan PT CCM tanpa IPPKH. Kedua, dugaan penyalahgunaan mekanisme suspensi yang diajukan enam kali hingga 2020 sehingga diduga memperpanjang masa berlaku izin melampaui ketentuan. Ketiga, dugaan manipulasi dokumen AMDAL dan penyimpangan proses penilaiannya terkait penerbitan IUP Operasi Produksi PT CCM. Keempat, dugaan penggunaan terminal khusus yang tidak sah dalam penjualan batu bara untuk ekspor maupun domestik pada periode 2021–2025,” papar Anang.
Terkait volume penjualan, Anang menyebut tim penyidik mencatat sekitar 4.236.228 ton untuk ekspor dan 961.321 ton untuk pasar domestik, atau total sekitar 5.197.549 ton pada 2021–2025. “Angka tersebut merupakan volume penjualan yang sedang didalami penyidik, bukan nilai kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 70 saksi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pada 23–24 September 2026, penggeledahan dilakukan di kantor PT CCM Jalan Cikini Raya Nomor 78 Jakarta Pusat, kantor Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara, kantor Dinas Kehutanan, kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, kantor BPN Nunukan, serta kediaman mantan pejabat daerah yang disebut dalam bahan penyidikan.
“Penggeledahan di Hotel L ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tindakan penyidikan tersebut. Penyidik terus mendalami dugaan penyimpangan perizinan, kegiatan pertambangan, dan tata niaga batu bara berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah,” pungkas Anang.
Kejaksaan Agung menegaskan seluruh dugaan dalam perkara ini masih pada tahap penyidikan. Penetapan tanggung jawab pidana setiap pihak harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.***(IBM02)
