IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Ketua Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara), Syafruddin, SH., M.Hum., menegaskan Kabupaten Tana Tidung (KTT) tetap harus diakomodasi sebagai peserta cabang olahraga (cabor) taekwondo. Keputusan tersebut mengacu pada hasil Delegation Registration Meeting (DRM) yang telah disepakati dan ditandatangani seluruh pihak.
Penegasan itu disampaikan Syafruddin menyikapi polemik kepesertaan atlet taekwondo KTT setelah adanya surat keberatan yang dilayangkan KONI KTT kepada panitia.
Menurutnya, penyelenggaraan Porprov harus berpedoman pada aturan dan kesepakatan administrasi yang telah ditetapkan. Seluruh pihak, termasuk pengurus cabang olahraga, wajib menghormati keputusan yang dihasilkan dalam proses registrasi peserta.
“Kalau tim sudah menyatakan oke, baik dari entry by sport maupun entry by name, maka apa pun konsekuensinya harus kita hormati. Apalagi dalam DRM sudah ada kesepakatan yang ditandatangani bersama,” tegas Syafruddin, Rabu (18/11/2026)
Ia menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), Dewan Hakim, Pengprov Taekwondo Indonesia, serta perwakilan KTT untuk mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak.
Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, DRM menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pengurus Besar (PB) Taekwondo Indonesia dan memperoleh arahan agar keputusan mengacu pada kesepakatan dalam DRM.
“Pertimbangan yang paling menguatkan kami adalah hasil DRM. Karena itu, kami meminta Pengprov maupun Pengkab Taekwondo Indonesia tetap mengakomodasi KTT sebagai salah satu peserta dalam pertandingan,” ujarnya.
Syafruddin menegaskan, persoalan internal organisasi Taekwondo Indonesia, termasuk terkait kepengurusan di tingkat kabupaten, tidak semestinya mengorbankan atlet yang sudah terdaftar secara resmi dalam administrasi Porprov.
Terlebih, proses entry by name telah ditutup sehingga perpindahan atlet ke kabupaten lain tidak bisa dilakukan begitu saja.
“Kalau ada persoalan internal organisasi, itu menjadi urusan internal mereka. Jangan sampai atlet yang dikorbankan. Entry by name sudah selesai dan tidak boleh lagi diganggu. Karena itu, jalan terbaik adalah mengakomodasi KTT sesuai hasil DRM,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi apabila pertandingan taekwondo tetap digelar tanpa mengikutsertakan atlet KTT.
Menurutnya, jika keputusan Panwasrah dan Dewan Hakim tidak dijalankan, hasil pertandingan berpotensi tidak diakui. Bahkan, terdapat kemungkinan pertandingan tersebut didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
“Kalau tetap dipaksakan tidak mengikutsertakan KTT, silakan saja bertanding. Tetapi kami tidak mengakui hasil pertandingan tersebut. Kemungkinan besar akan ada konsekuensi diskualifikasi. Ini juga sudah kami koordinasikan dengan PB,” tegasnya.
Syafruddin berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan atlet dan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dibuat sejak proses registrasi.
Baginya, keputusan mengakomodasi KTT merupakan langkah terbaik agar polemik organisasi tidak berdampak pada hak atlet untuk bertanding dan memperjuangkan prestasi di Porprov II Kaltara 2026.***(IBM02)



