IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Ratusan masyarakat adat Dayak bersama Perkumpulan Pemuda Dayak Pasukan Lawung Bahandang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (16/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan praktik berladang tradisional masyarakat adat.
Aksi berlangsung dengan membawa atribut adat dan diwarnai pelaksanaan ritual adat sebagai simbol perlawanan sekaligus penegasan sikap masyarakat Dayak dalam mempertahankan tradisi berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Massa juga melakukan pembakaran ban di depan Kantor Gubernur Kaltara. Kepulan asap hitam terlihat membumbung di sekitar lokasi aksi. Aparat keamanan yang melakukan pengamanan kemudian bergerak untuk memadamkan api agar tidak meluas dan mengganggu situasi di sekitar kawasan perkantoran pemerintah provinsi.
Pembakaran ban tersebut menjadi salah satu bentuk luapan kekecewaan massa terhadap permohonan uji materiil yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan praktik perladangan tradisional masyarakat adat.
Di tengah aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka meminta pemerintah daerah ikut mengambil sikap dan memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya menyangkut tradisi membuka lahan untuk berladang.
Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Utara, Zakir, dalam orasinya menegaskan bahwa berladang bukan sekadar aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lebih dari itu, praktik tersebut merupakan bagian dari identitas, kebudayaan, serta kearifan lokal masyarakat Dayak yang telah berlangsung dari generasi ke generasi.
Menurutnya, tradisi berladang memiliki aturan dan tata cara tersendiri yang dipatuhi masyarakat adat. Karena itu, praktik tersebut tidak bisa begitu saja disamakan dengan aktivitas pembukaan lahan secara sembarangan.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah mendapatkan pengakuan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Praktik berladang yang dilakukan masyarakat selama ini selalu dijaga ketat, dibatasi dengan sekat-sekat, serta pengawasan agar tidak meluas. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan dan menolak keras apa yang diajukan oleh Saudara Bima,” tegas Zakir, Senin (16/11/2026)
Zakir menjelaskan, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kepentingan berladang masyarakat adat juga memiliki ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Dalam ketentuan tersebut, masyarakat hukum adat diperbolehkan melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal, dengan memperhatikan kearifan lokal,” Ujarnya.
Ia menilai ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap praktik tradisional masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka.
Zakir juga menjelaskan bahwa sistem perladangan tradisional masyarakat Dayak dilakukan dengan pola bergilir. Setelah lahan dimanfaatkan untuk bercocok tanam, masyarakat akan berpindah ke lokasi lain dan memberikan kesempatan kepada lahan sebelumnya untuk memulihkan kesuburannya secara alami.
“Masa rotasi perladangan tersebut berkisar antara tiga hingga lima tahun sebelum lahan kembali dimanfaatkan. Pola ini, menurut masyarakat adat, merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” Ungkapnya
Pihkanya juga menolak anggapan bahwa praktik perladangan tradisional menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Zakir, persoalan kebakaran hutan dan lahan harus dilihat secara menyeluruh dan proporsional. Tidak semua aktivitas pembukaan lahan dapat dikategorikan sebagai praktik yang merusak lingkungan, terlebih jika dilakukan berdasarkan aturan adat dan pengawasan masyarakat.
Pihaknnya meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait membedakan praktik perladangan tradisional dengan pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan komersial maupun aktivitas lain dalam skala besar.
Zakir menegaskan bahwa perladangan tradisional yang mereka jalankan tidak dilakukan di kawasan gambut dan memiliki batasan tertentu yang diwariskan melalui aturan adat.
Bagi masyarakat Dayak, keberadaan ladang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga. Tradisi tersebut juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan lokal, hubungan sosial, serta nilai-nilai budaya yang terus dijaga oleh komunitas adat.
“Karena itu, kami dari masyarakat adat berharap proses pengujian materi di MK tidak hanya melihat persoalan dari sudut pandang penegakan hukum lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keberadaan masyarakat adat,” Tegasnya.***(IBM02)



