IBMNews.co.id, Malinau – Kontroversi mewarnai gelaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) II Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 di Kabupaten Malinau. Dewan Hakim PORPROV II Kaltara resmi mengeluarkan keputusan tegas dengan membatalkan seluruh hasil pertandingan cabang olahraga Tae Kwon Do Indonesia (TI).
Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Malinau pada 19 November 2026, Dewan Hakim memutuskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan Taekwondo tidak dapat diakui dan/atau disahkan. Keputusan ini diambil setelah menindaklanjuti surat keberatan/protes dari KONI Kabupaten Tanah Tidung (KTT) Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 dan Nomor 088/KONI-KTT/XI/2026.
Terdapat tiga poin utama dalam diktum keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Hakim, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, Sekretaris Nurfatiha Rizkiah, S.H., dan Anggota Kriya Armansyah, S.H. Pertama, penyelenggaraan cabang olahraga Taekwondo di Malinau dinyatakan tidak sah. Kedua, keputusan ini bersifat mutlak dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini tidak lepas dari polemik panjang. Ketua Dewan Hakim PORPROV II Kaltara, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa SK yang dikeluarkannya adalah murni produk kebijakan. Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menyelamatkan ajang PORPROV itu sendiri.
“Ini (SK) kan kebijakan aja, Pak. Jadi nanti itu kami akan tindak lanjut di KONI. Ini dulu menyelamatkan (PORPROV) dulu,” ujar Syafruddin saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026)
Meski demikian, pihak KONI Tanah Tidung menilai ada kejanggalan terkait SK Pengkab Taekwondo yang dijadikan dasar pembatalan. Mereka menyoroti adanya revisi tambahan atau THB (Tambahan Hasil Rapat) yang membuat situasi semakin rumit.
Pihak KTT juga menyampaikan keprihatinannya terkait nasib para atlet. Mereka menilai keputusan pembatalan ini sangat berdampak pada mental dan psikologis atlet yang sudah berlatih keras.
“Jujur aja, ini bicara soal mental dan psikologi atlet. Kasihan, mereka dipatahkan hanya karena SK Pengkab,” ungkap Herwinda Rahmawahyuni, selaku Manager TIM TI KTT dengan nada kecewa. “Bukan sedikit biaya yang kami keluarkan untuk ini. Di luar Kaltara, soal kebijakan seperti ini biasanya tidak menjadi masalah.”
Dalam wawancara tersebut, pihak KTT juga menyoroti peran Pengurus Propinsi (Pengprov) Taekwando Indonesia, Kaltara yang dianggap memiliki kepentingan besar untuk membuat KTT tidak bisa berpartisipasi.
“Karena Pengprov KTI Kaltara ini yang betul-betul ingin KTT ini tidak main, Pak,” tegas Herwinda
Menanggapi hal ini, Syafruddin menegaskan bahwa sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk cabang olahraga atau instansi terkait, akan dibahas lebih lanjut di ranah KONI.
“Siap, supaya mengenai masalah sanksi terhadap caburnya nanti kita akan bicarakan pada tingkat berikutnya di KONI,” ujar Syafruddin singkat.
Pihak KTT pun meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada SK kebijakan saja. Mereka mendesak adanya dasar hukum yang jelas dan tidak menjadikan PORPROV sebagai ajang pembuktian kebijakan yang merugikan atlet.***(IBM02)



