IBMNews.co.id, Jakarta – Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Di tengah berkembangnya pembahasan mengenai kemungkinan pergantian orang nomor dua di Indonesia tersebut, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan polemik calon pengganti.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, menurutnya, pembahasan mengenai sosok pengganti tidak seharusnya diarahkan kepada PDIP.
Melalui pernyataan tertulis di akun pribadinya, Kamis (12/11/2026), Deddy merujuk pada ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam aturan tersebut, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melibatkan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilihan sebelumnya.
Deddy juga meminta masyarakat melihat kembali pihak-pihak yang sebelumnya mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, penting untuk memahami rangkaian persoalan yang berkembang sebelum mengaitkan PDIP dengan polemik tersebut.
Selain menyoroti mekanisme pergantian Wakil Presiden, Deddy turut menyinggung kemungkinan munculnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia berpandangan, pengunduran diri dapat menjadi pilihan yang lebih bijak dibandingkan mempertahankan jabatan di tengah persoalan politik dan hukum yang berlarut-larut.
Menurut Deddy, polemik tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan baru, termasuk menyangkut proses penerbitan Suket Penyetaraan Ijazah maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang dinilainya dapat membawa implikasi hukum lebih jauh.
Politisi PDIP itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terus terjebak dalam perdebatan politik. Ia meminta perhatian publik kembali diarahkan pada berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Deddy juga mengutip pesan Bung Karno bahwa kekuasaan yang abadi hanyalah milik Tuhan.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.50 WIB.
Kedatangannya disebut untuk menyerahkan langsung surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pertemuan yang berlangsung tertutup itu disebut berjalan sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, disebut membenarkan penerimaan dokumen tersebut. Selanjutnya, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan untuk membahas dan menindaklanjuti permohonan pengunduran diri sesuai mekanisme serta ketentuan konstitusi.
Perkembangan ini menempatkan isu pengunduran diri Wakil Presiden dan mekanisme pengisian jabatan sebagai perhatian dalam dinamika politik nasional. Namun, proses selanjutnya tetap bergantung pada keabsahan dokumen, mekanisme konstitusional, serta keputusan lembaga negara yang berwenang.***(IBM04)
