IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut anggota DPRD Kabupaten Bulungan berinisial LL dengan pidana penjara selama dua tahun dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu. Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor Kelas IA, Kamis (12/11/2026).
Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan, Mohammad Rahman, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian jaksa terhadap fakta-fakta persidangan. JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.
Perbuatan itu dinilai memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan pertama.
“JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi masa selama terdakwa menjalani tahanan kota,” kata Rahman.
Tidak hanya pidana penjara, jaksa juga meminta majelis hakim memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan (rutan).
Rahman mengungkapkan, tuntutan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek yang memberatkan dan meringankan. Salah satu pertimbangan utama yang memberatkan adalah dampak perbuatan terdakwa terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Menurutnya, penggunaan ijazah yang dipersoalkan sebagai persyaratan pencalonan anggota DPRD juga dinilai berpotensi mencederai integritas dan etika politik serta mengganggu proses demokrasi.
“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, merosotnya integritas dan etika politik, serta mengganggu jalannya demokrasi,” jelasnya.
Di sisi lain, jaksa turut mempertimbangkan dua keadaan yang meringankan, yakni LL belum pernah menjalani hukuman pidana dan masih memiliki tanggungan keluarga.
“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga,” tambah Rahman.
Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor Kelas IA, Made Riyaldi, menegaskan bahwa pembacaan tuntutan belum menjadi tahap akhir dalam perkara tersebut. Terdakwa masih memiliki kesempatan menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh proses persidangan untuk mengambil keputusan.
“Pembacaan tuntutan ini belum mengakhiri proses hukum. Masih ada tahapan tanggapan dan proses selanjutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis,” ujarnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026 dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Setelah tahapan tersebut, proses persidangan akan berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.***(IBM02)
