IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Persoalan konflik agraria dan terbatasnya akses nelayan terhadap wilayah tangkap di sekitar Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi kembali menjadi sorotan. Puluhan warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis sore (12/11/2026), untuk menuntut penyelesaian berbagai persoalan yang mereka hadapi sejak hadirnya kawasan industri tersebut.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Mereka mendesak adanya perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat, penyelesaian konflik agraria, jaminan akses laut bagi nelayan, hingga langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan dan sosial di wilayah tersebut.
Ada empat tuntutan utama yang disampaikan. Yakni perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan agar tidak mengabaikan ruang hidup masyarakat, penyelesaian konflik agraria Kampung Baru, perlindungan wilayah laut dan tangkap nelayan Mangkupadi, serta mendesak Bupati Bulungan mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
Koordinator Lapangan aksi, Nasrul, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penagihan terhadap janji pemerintah mengenai dampak positif investasi KIHI bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, investasi yang sebelumnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan justru belum dirasakan oleh warga. Sebaliknya, masyarakat mengaku menghadapi berbagai pembatasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
“Kami sekarang menagih janji-janji tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan, membuka lapangan pekerjaan katanya. Tapi nyatanya sekarang mana faktanya? Laut dicemari, nelayan mengambil kayu di hutan dilarang, bahkan hak tanah warga dirampas,” kata Nasrul.
Dia menilai keberadaan kawasan industri telah memunculkan persoalan serius bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari hasil laut dan pengelolaan lahan. Bahkan, menurutnya, persoalan perizinan perusahaan turut bersinggungan dengan kawasan permukiman hingga tanah pemakaman warga.
Nasrul juga mempersoalkan adanya pembatasan akses bagi nelayan dan kapal masyarakat untuk melintasi kawasan industri.
“KIHI datang membawa semangat investasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, kami merasa hak masyarakat dirampas. Lahan dirampas, masyarakat diintervensi, bahkan nelayan dan kapal masyarakat tidak boleh melewati kawasan,” ungkapnya.
Dia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah beberapa kali disampaikan melalui audiensi. Namun, masyarakat belum melihat perkembangan penyelesaian yang konkret. Karena itu, warga meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan dan aspirasi, tetapi juga hadir langsung melihat kondisi di lapangan.
“Kami datang untuk menagih janji pemerintah provinsi agar membantu menyelesaikan permasalahan ini. Berkali-kali audiensi dilakukan, tetapi belum ada aksi nyata. Kami hanya menuntut bukti dan meminta pemerintah turun langsung ke lapangan bersama masyarakat,” tegasnya.
Ketua GKBM, Arman, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap perubahan kondisi kehidupan warga sejak pembangunan KIHI berlangsung. Dia menyebut, sebelum kawasan industri hadir, masyarakat masih leluasa mengelola ladang dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, kondisi tersebut kini dirasakan berbeda karena persoalan akses lahan dan wilayah laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Bagi kami, hidup sederhana lebih dari cukup sebelum ada KIHI. Ada ladang yang bisa kami kelola, ada laut untuk mencari ikan. Namun dengan adanya KIHI, kami tidak bisa bekerja lagi. Lahan dan laut kami seperti dirampas,” ujarnya.
Arman berharap pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mengambil peran lebih aktif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, melainkan ingin kembali memiliki kesempatan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami sadar pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, sebagai perwakilan kami, bantu kami keluar dari penderitaan ini. Kami berharap bisa bekerja seperti dahulu,” pintanya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Rahmat Hidayat. Dia mengaku sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil melaut. Bahkan, pendapatan sebagai nelayan saat itu cukup untuk membeli kendaraan dan membiayai kuliahnya sendiri.
Akan tetapi, sejak adanya KIHI, dia mengaku menghadapi kendala untuk mengakses wilayah laut yang biasa menjadi tempat mencari ikan.
“Dulu sebelum ada KIHI, saya bisa menghidupi keluarga dengan mencari ikan di laut. Saya bahkan bisa membeli motor dan membayar biaya kuliah sendiri. Sekarang, jangankan mencari ikan, melintas di area KIHI saja kami tidak diperbolehkan,” tuturnya.
Rahmat mempertanyakan manfaat investasi bagi masyarakat sekitar jika aktivitas ekonomi warga justru semakin terbatas. Dia meminta pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar persoalan yang dihadapi nelayan tidak berlarut-larut.
“Lalu dari mana yang katanya KIHI datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Yang ada kami semakin tersiksa dan tidak bisa mencari ikan untuk menghidupi keluarga. Kami datang meminta bantuan kepada Bupati dan Gubernur agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Dr. Ir. H. Syahrullah Mursalin, mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan audiensi dari kelompok nelayan Desa Mangkupadi terkait persoalan kelautan dan perikanan.
Surat tersebut telah diteruskan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara. Bahkan, pembahasan awal bersama pimpinan telah dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Minggu ini kami sudah mengadakan rapat dengan pimpinan terkait permasalahan yang ada. Kami sudah menyiapkan tanggal 18 November 2026 untuk mengadakan audiensi dengan menghadirkan seluruh pimpinan terkait,” jelas Syahrullah.
Dia berharap pertemuan tersebut dapat dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan persoalan warga. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya terbatas pada sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga dapat mencakup persoalan agraria, tata ruang, lingkungan, serta kewenangan instansi lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan, H. Syam Hendarsyah, menyatakan pihaknya terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Dia memastikan setiap persoalan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan dinas.
Namun, karena persoalan yang disampaikan warga melibatkan sejumlah sektor, penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas instansi.
“Permasalahan yang ada berkaitan dengan banyak dinas. Kami hanya bisa menyelesaikan yang sesuai dengan kewenangan kami. Selanjutnya, kami akan berkolaborasi dengan dinas lainnya melalui agenda audiensi berikutnya,” pungkasnya.***(IBM02)
