IBMNews.co.id, Tanjung Selor — Aktivitas penambangan emas yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, mulai diarahkan menuju kepastian hukum melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Namun, upaya legalisasi itu masih terganjal satu tahapan krusial: kejelasan regulasi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Pemerintah Kecamatan Sekatak berharap aktivitas tambang yang memiliki potensi ekonomi bagi warga dapat ditata melalui mekanisme resmi. Dengan begitu, kegiatan penambangan tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan dapat diawasi sesuai ketentuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sekatak, Roni Paembonan, mengatakan usulan penataan tambang rakyat telah disampaikan beberapa waktu lalu dan sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltara. Namun, hingga kini belum ada perkembangan resmi yang dapat dijadikan dasar melangkah lebih jauh.
“Beberapa waktu lalu memang ada usulan terkait tambang rakyat. Tetapi untuk tindak lanjutnya, kami masih menunggu regulasi dari pemerintah. Kewenangan pengaturan tambang rakyat ini ada di provinsi dan pusat,” kata Roni, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah kecamatan belum dapat memastikan kapan usulan tersebut direalisasikan. Proses penataan pertambangan rakyat membutuhkan kejelasan kebijakan dan ketentuan teknis dari pemerintah yang berwenang.
Roni tidak menampik bahwa aktivitas penambangan emas selama ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat Sekatak. Karena itu, bila nantinya difasilitasi melalui skema pertambangan rakyat, warga diharapkan dapat menjalankan kegiatan penambangan dengan mekanisme yang lebih tertata dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa rencana legalisasi tambang tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Penyesuaian terhadap tata ruang wilayah juga harus dipastikan sebelum kawasan pertambangan rakyat ditetapkan, guna menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, terutama bila lokasi yang diusulkan beririsan dengan kawasan perkebunan atau peruntukan lain.
“Dari sisi ekonomi, aktivitas ini berdampak bagi masyarakat Sekatak. Terkait tata ruang, apakah usulan tersebut tidak beririsan dengan kawasan perkebunan, tentu harus dipastikan lebih dulu. Jika sesuai ketentuan, kami siap mendukung,” jelasnya.
Roni menyebut sejumlah wilayah di Kecamatan Sekatak memiliki potensi kandungan emas, di antaranya Desa Sekatak Buji dan Desa Tenggiling. Potensi itu dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama dalam mencari solusi agar sumber daya alam memberi manfaat bagi warga setempat.
Namun, potensi kandungan emas tidak serta-merta menjadi dasar aktivitas tambang legal. Diperlukan kajian, penyesuaian tata ruang, serta pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan pemerintah.
Dengan adanya kepastian regulasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan jelas dalam menata aktivitas pertambangan rakyat di Sekatak. Bagi masyarakat, legalisasi tambang bukan semata soal memperoleh izin menambang, melainkan juga kepastian hukum, peluang ekonomi yang lebih terarah, serta jaminan bahwa kegiatan pertambangan tidak mengabaikan ketentuan lingkungan dan pemanfaatan ruang.
Kini, kelanjutan usulan tambang rakyat di Sekatak masih menunggu keputusan pemerintah yang berwenang. Pemerintah Kecamatan Sekatak menyatakan siap mendukung bila rencana tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.***(IBM02)
