IBMNews.co.id, Tanjung Selor – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran mencapai Rp2.247.391.837.843 atau sekitar Rp2,24 triliun.
Selain kesepakatan anggaran, DPRD Kaltara juga menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, S.E., M.M., di Gedung DPRD Kaltara, Senin (9/11/2026).
Rapat dihadiri 26 dari 35 anggota DPRD Kaltara dan dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat melanjutkan agenda persidangan.
Usai memimpin rapat, Achmad Djufrie menjelaskan, kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 merupakan hasil pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif yang berlangsung sejak Agustus hingga November 2026.
Pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian nota pengantar hingga pembahasan intensif antara komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.
“Seluruh tahapan telah dilalui melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan maraton. Kami bersama pemerintah daerah membahas berbagai program dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027,” ujar Achmad Djufrie.
Ia mengatakan, total anggaran yang disepakati mencapai Rp2,247 triliun. Alokasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja, serta sumber-sumber pembiayaan daerah.
“Total anggaran yang dialokasikan ini difokuskan untuk menunjang seluruh urusan pemerintahan daerah, yang diselaraskan dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber-sumber pembiayaan,” jelasnya.
Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan.
Selain agenda anggaran, rapat paripurna juga menyetujui tiga Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Ketiga regulasi tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Raperda tentang Pengembangan Perkebunan dan Budidaya Literasi.
Pengesahan ketiga regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kaltara.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD 2027 dan tiga Raperda tersebut, DPRD bersama Pemprov Kaltara melanjutkan komitmen memperkuat kebijakan anggaran dan regulasi daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.***(IBM04)
