IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di wilayah Kaltara.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pembentukan gugus tugas tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait agar penanganan persoalan agraria dapat berjalan lebih maksimal dan terarah.
Menurutnya, pendataan menjadi langkah awal untuk memetakan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini terjadi di Kaltara. Dari hasil pendataan tersebut, pemerintah akan menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan karakteristik dan tingkat permasalahan di masing-masing wilayah.
“Harapan kita, gugus tugas reforma agraria ini dapat bekerja secara maksimal dan menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di Kalimantan Utara,” ujarnya, Rabu, (04/11/2026)
Zainal menyebut, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan menjadi wilayah prioritas perhatian karena dinilai memiliki persoalan pertanahan yang cukup banyak.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target persentase penyelesaian untuk tahun ini. Sebab, tahapan yang sedang berjalan masih berfokus pada pendataan dan identifikasi persoalan di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltara, Ade Chandra Wijaya, menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi secara intensif menjadi kebutuhan penting, terlebih Kanwil BPN Kaltara masih tergolong baru terbentuk, yakni sekitar satu tahun.
“Masalah pertanahan tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri. Harus melibatkan seluruh pihak terkait, terutama dalam penanganan persoalan pertanahan di Provinsi Kalimantan Utara,” jelasnya, Rabu, (04/11) 2026)
Ade mengungkapkan, potensi konflik agraria di Kaltara tersebar di sejumlah wilayah. Namun, persoalan lebih banyak berkaitan dengan kawasan yang dikuasai badan hukum serta wilayah yang bersinggungan dengan kawasan kehutanan.
Dalam struktur Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Kaltara bertindak sebagai ketua, sedangkan Kepala Kanwil BPN Kaltara menjadi ketua harian. Adapun tim teknis melibatkan perwakilan kementerian/lembaga serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ade menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi dan pengumpulan informasi untuk memetakan persoalan pertanahan. Karena itu, belum ada target penyelesaian secara kuantitatif yang ditetapkan.
Kendati demikian, setiap persoalan yang ditemukan nantinya diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.***(IBM02)
