IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada 2026 mendapatkan alokasi sebanyak 3.091 unit untuk wilayah Kaltara.
Dari total alokasi tersebut, realisasi bantuan BSPS telah mencapai Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari total pagu fisik sebesar Rp61,82 miliar. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni, sehat, dan terjangkau.
Komitmen percepatan program perumahan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, secara daring dari Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Jumat (30/10/2026), lalu
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Satuan Kerja (Satker) PKP Kaltara, Juan Nugraha, S.T., M.T. Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan program perumahan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Zainal menyampaikan, alokasi 3.091 unit BSPS pada 2026 merupakan peningkatan yang cukup signifikan bagi Kaltara. Pasalnya, pada tahun sebelumnya, daerah ini belum mendapatkan alokasi bantuan melalui program tersebut.
“Pada 2026, Kaltara mendapatkan alokasi sebanyak 3.091 unit BSPS. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar dibandingkan tahun 2025, ketika Kaltara belum mendapatkan alokasi bantuan,” ujar Zainal, Minggu (01/11/2026)
Menurutnya, program BSPS menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, tetapi mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi untuk melakukan perbaikan secara mandiri.
Melalui bantuan stimulan tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga memenuhi standar kelayakan hunian. Program ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Program bedah rumah ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya. Karena itu, pelaksanaannya perlu kita dorong agar berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara menegaskan bahwa upaya membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni tidak hanya bergantung pada program pemerintah pusat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada 2026, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan bantuan bedah rumah melalui APBD provinsi. Hingga saat ini, sebanyak 10 unit rumah telah direalisasikan melalui program tersebut.
Zainal menilai, dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan agar upaya penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan bantuan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan tinggal di rumah yang lebih layak.
“Kami di pemerintah provinsi juga tetap memberikan perhatian terhadap program perumahan melalui APBD. Meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran, bantuan tersebut tetap diupayakan agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Selain program BSPS, dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah program strategis Kementerian PKP yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya penanganan kawasan kumuh, peningkatan fasilitas sanitasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Berbagai program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor perumahan secara menyeluruh. Tidak hanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan permukiman, akses terhadap sanitasi, hingga kemudahan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan perumahan.
Gubernur Zainal menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program tersebut. Menurutnya, kebijakan dan program Kementerian PKP perlu terus disinergikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program perumahan ini tentu sangat kami sambut baik. Ini menjadi kesempatan bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara Kementerian PKP dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, sehingga berbagai program yang telah dialokasikan untuk Kaltara dapat direalisasikan secara maksimal.
“Harapan kita, seluruh program yang diperuntukkan bagi Kaltara dapat berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dalam membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” pungkasnya.
Pemprov Kaltara pun berkomitmen terus mendukung kebijakan pemerintah pusat di sektor perumahan melalui penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan program, serta dukungan anggaran daerah sesuai kemampuan keuangan pemerintah provinsi.***(IBM02)
