• Tentang Kami
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
IBMNews.co.id
Advertisement
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini
No Result
View All Result
IBMNews.co.id
No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
  • Liputan Khusus
  • Opini

Desak Gubernur Gunakan Acuan KHL, Serikat Pekerja Kaltara Protes Proses Pembahasan UMP 2027

Teks Foto : Para Perwakilan Serikat Pekerja yang terdiri dari DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara, FSP KAHUT KSPSI ATUC Kalimantan Utara, dan Korwil KSBSI Kalimantan Utara usai melayangkan surat protes mengenai penetapan UMP di kantor Gubenur Kaltara

by Redaksi
19/11/2026
in Kaltara
A A

IBMNews.co.id, Tarakan – Gabungan Serikat Pekerja Kalimantan Utara yang terdiri dari DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara, FSP KAHUT KSPSI ATUC Kalimantan Utara, dan Korwil KSBSI Kalimantan Utara, menyampaikan protes keras terhadap proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Pembahasan yang digelar pada Rabu, 18 November 2026 tersebut dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam surat protes bernomor 0002/PD SP/KAL/XI/2026 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara, para serikat pekerja mengungkapkan sejumlah dasar keberatan mereka.

Baca Juga

Sembilan Cabor Berjaya, Bulungan Belum Menyerah Kejar Tarakan

Handball Bulungan Sabet Empat Medali, Putra Indoor Persembahkan Emas Porprov II

Koleksi Lima Emas, Drum Band Bulungan Selangkah Lagi Rebut Juara Umum Porprov

Pertama, proses pembahasan tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, khususnya Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4).

Kedua, pelaksanaan pembahasan tidak mengikuti Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.0100/XI/2026 yang menjadi pedoman dalam penetapan upah minimum.

Ketiga, para pekerja menilai proses tersebut mengabaikan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Kalimantan Utara yang tercatat sebesar Rp5.198.544, namun pemerintah justru menggunakan pola formula dengan nilai alfa 0,75 yang dipaksakan pemerintah, yang hanya menghasilkan angka sekitar Rp4.027.000, jauh di bawah standar hidup layak.

Menanggapi hal tersebut, dalam pernyataan sikap yang dirilis di Tanjung Selor pada 19 November 2026, gabungan serikat pekerja menuntut Gubernur Kalimantan Utara untuk mengkaji kembali proses pembahasan UMP dan UMSP Tahun 2027. Mereka meminta agar nilai KHL sebesar Rp5.198.544 menjadi pertimbangan utama dalam penetapan upah minimum tahun depan, bukan semata-mata menggunakan formula perhitungan upah minimum.

“Penetapan upah minimum tidak semestinya hanya berorientasi pada formula perhitungan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil kehidupan pekerja dan keluarganya, termasuk perkembangan kebutuhan hidup di Kalimantan Utara,” tegas Ahmad Samsudin Rifai selaku Ketua DPD FSP KAHUTINDO bersama para perwakilan serikat pekerja, Kamis (19/11/2026)

Selain itu, para serikat pekerja juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan aspirasi dan pandangan unsur serikat pekerja atau buruh dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan pengupahan. Mereka menegaskan bahwa penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi riil kebutuhan hidup pekerja di Kalimantan Utara.

Penyampaian protes ini, menurut gabungan serikat pekerja, bukan semata-mata untuk memperdebatkan angka upah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja. Mereka berharap Gubernur Kalimantan Utara dapat membuka ruang dialog dan melakukan kajian kembali secara objektif, transparan, serta melibatkan seluruh unsur terkait, khususnya perwakilan pekerja/buruh.

“Surat protes ini ditandatangani oleh saya sendiri yakni Ahmad Samsudin Rifai selaku Ketua DPD FSP KAHUTINDO Kalimantan Utara, bersama Raden Yusuf selaku Ketua Korwil KSBSI, dan Gusmin selaku Ketua PD FSP KAHUT KSPSI Kalimantan Utara. Pernyataan sikap ini sebagai bentuk seruan perjuangan, Hidup Buruh! Hidup Pekerja! Salam Solidaritas!” Tutupnya***(IBM02)

Terkait

Next Post
UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta

Sembilan Cabor Berjaya, Bulungan Belum Menyerah Kejar Tarakan

Keanggotaan SMSI

Berita Terlaris

  • 3.000 Pelari dari 22 Provinsi Padati Kaltara Begimpor ke-6

    Pemkab Nunukan Bangun Jembatan Rurom Do, Ryan Antoni Dorong Infrastruktur Perbatasan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polemik Taekwondo Porprov, Dewan Hakim Pilih Lindungi Hak Atlet KTT

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pengprov TI Tetap Tolak KTT, Prof Daud Nawir Tegaskan Tetap Berpegang pada Aturan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kebakaran Hutan di Liagu Capai 3 Hektare, Relawan Kewalahan akibat Minim Peralatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kejagung Geledah Hotel L Nunukan, terkait dugaan tindak pidana korupsi pertambangan PT CCM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tentang Kami
  • Iklan & Advetorial
  • Pedoman Penulisan
  • Pedoman Media Siber
redaksi@ibmnews.co.id

© 2026 PT. PRAKARSA MEDIAKU NUSANTARA

No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
    • Bulungan
    • Tarakan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Pemerintahan
  • Parlementer
  • Politik
  • Hukum & Kriminal
  • Ragam
    • Teknologi
    • Pendidikan
    • Sport
    • Kuliner
    • Traveling
  • Liputan Khusus
    • Advetorial
    • Nasional
    • Internasional
    • Investigasi
  • Opini

© 2026 PT. PRAKARSA MEDIAKU NUSANTARA