IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Polemik kepesertaan atlet cabang olahraga (cabor) Taekwondo Kabupaten Tana Tidung (KTT) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 belum menemui titik temu.
Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Kaltara, Prof. Daud Nawir, menegaskan pihaknya tetap pada sikap tidak mengakomodasi kepesertaan KTT dalam pertandingan taekwondo. Sikap tersebut didasarkan pada persoalan legalitas kepengurusan serta ketentuan administrasi yang menjadi dasar keikutsertaan peserta Porprov.
Daud menjelaskan, Pengprov TI Kaltara sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dewan Hakim melalui pertemuan bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Wasrah).
Dalam pertemuan itu, Pengprov TI menyampaikan hasil kesepakatan rapat bersama sejumlah pengurus cabang (Pengcab) kabupaten dan pengurus kota (Pengkot) TI di Kaltara.
Menurutnya, penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan pelaksanaan Porprov. Pada poin pertama lampiran juknis tersebut, disebutkan bahwa peserta yang berhak mengikuti pertandingan harus memiliki keputusan atau surat keputusan (SK) kepengurusan dari Pengprov Taekwondo Indonesia.
“Dasar kami hanya itu, yakni siapa yang memiliki hak untuk mengikuti Porprov Taekwondo Indonesia. Kami berpegang pada aturan mengenai legal standing kepengurusan,” jelas Daud.
Ia juga mengungkapkan, hingga menjelang pelaksanaan Porprov, pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari Pengcab TI KTT terkait rencana keikutsertaan dalam ajang tersebut.
“Kalau koordinasi, secara pribadi saya hanya mendengar mereka akan mengikuti Porprov. Tetapi secara resmi, saya tidak pernah diberitahukan secara tertulis bahwa mereka akan ikut,” ungkapnya.
Meski demikian, Daud menyadari persoalan semakin rumit setelah Wasrah dan Dewan Hakim mengeluarkan keputusan yang mengakomodasi kepesertaan atlet Taekwondo KTT.
Ia menegaskan, Pengprov TI Kaltara menghormati keputusan Wasrah maupun Dewan Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Porprov. Namun, pihaknya tetap menjalankan sikap berdasarkan ketentuan organisasi yang menjadi pegangan Pengprov.
“Kami menghormati keputusan Wasrah dan Dewan Hakim. Hanya saja, kami tetap melaksanakan apa yang menjadi dasar kami karena sudah mempertimbangkan regulasi dan legal standing yang ada,” tegasnya.
Daud menambahkan, sikap Pengprov TI bukan berarti mengabaikan potensi atlet KTT. Bahkan, pihaknya sempat mengusulkan solusi agar atlet-atlet KTT tetap dapat bertanding dengan bergabung melalui Pengcab TI kabupaten lain yang memiliki legalitas kepengurusan.
Usulan tersebut, kata dia, muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap atlet yang telah mempersiapkan diri mengikuti Porprov.
“Kami punya hati nurani. Atlet merupakan aset yang sangat berharga bagi kami. Karena itu, kami sempat mengusulkan agar atlet KTT dititipkan melalui Pengcab Taekwondo Bulungan atau Malinau, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan bertanding,” bebernya.
Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan kesepakatan. Daud pun menegaskan pihaknya tidak akan mengorbankan sikap dan keberatan yang telah disampaikan sejumlah Pengcab dan Pengkot TI demi mengakomodasi kepesertaan KTT.
Terkait konsekuensi yang mungkin muncul, termasuk pernyataan bahwa pertandingan taekwondo dapat terancam tidak diakui apabila KTT tidak dilibatkan, Daud menyatakan menghormati seluruh keputusan Dewan Hakim.
Ia mengaku pihaknya telah mempertimbangkan kemungkinan tersebut dan siap menerima konsekuensi atas sikap yang diambil.
“Kami sudah besar hati apabila nantinya hasil pertandingan tidak diakui. Namun, kami juga meminta kebesaran hati Dewan Hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami melaksanakan Porprov sesuai aturan yang kami pahami,” ujarnya.
Di sisi lain, Daud berharap polemik ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan Porprov mendatang. Menurutnya, pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi harus mengedepankan ketelitian administrasi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap masukan seluruh unsur yang terlibat.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih teliti, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan dalam pelaksanaan Porprov berikutnya. Kami juga berharap suara Pengprov didengar, karena pada prinsipnya kami merupakan bagian dari pelaksanaan Porprov,” pungkasnya.***(IBM02)



