IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Keputusan Panitia Pengawas dan Pengarah (Wasrah) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 yang mengakomodasi kepesertaan cabang olahraga (cabor) Taekwondo Kabupaten Tana Tidung (KTT) justru memunculkan polemik baru.
Meski Wasrah telah mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan Taekwondo KTT dapat mengikuti Porprov II Kaltara 2026, Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Kaltara tetap menolak kepesertaan tersebut.
Sikap ini menuai kekecewaan dari pihak Taekwondo KTT. Pasalnya, keputusan Wasrah yang telah melalui pembahasan bersama KONI Provinsi Kaltara, Tim Panwasrah, dan Dewan Hakim seharusnya menjadi dasar penyelesaian persoalan kepesertaan yang sebelumnya dipermasalahkan.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat Wasrah Porprov II Kaltara Nomor 05/PWSRH-KU/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, perihal keberatan atas hasil Technical Meeting cabor Taekwondo.
Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Tana Tidung itu merupakan tindak lanjut atas surat KONI KTT Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 tertanggal 17 November 2026.
Dalam pertimbangannya, Wasrah merujuk pada Berita Acara Delegation Registration Meeting (DRM) tanggal 6 November 2026 serta hasil rapat bersama Ketua Umum KONI Provinsi Kaltara, Tim Panwasrah, dan Dewan Hakim pada 18 November 2026.
Hasilnya, Wasrah menetapkan untuk mengakomodasi kepesertaan Taekwondo Indonesia Kabupaten Tana Tidung pada Porprov II Kaltara 2026.
Bahkan, dalam surat yang ditandatangani Ketua Panwasrah Porprov II Kaltara, Dr. Wiyono Adie, M.SE., MPPM., ditegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Namun, keputusan itu ternyata belum mengakhiri persoalan. Pengprov TI Kaltara tetap pada sikapnya untuk tidak mengikutsertakan atlet Taekwondo KTT dalam pertandingan.
Manager Taekwondo Indonesia Kabupaten Tana Tidung, Herwinda Rahmawahyuni, S. Hut menyayangkan sikap Pengprov TI Kaltara yang dinilai justru mengabaikan keputusan resmi Wasrah.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan antarpengurus organisasi. Ada kepentingan atlet yang seharusnya menjadi prioritas, terlebih mereka telah menjalani persiapan dan pengorbanan untuk bisa tampil di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Kekecewaan semakin besar karena atlet Taekwondo KTT sudah berada di Malinau, lokasi penyelenggaraan Porprov II Kaltara 2026. Mereka datang dengan semangat dan harapan untuk bertanding, membawa nama daerah, serta menunjukkan hasil latihan yang selama ini telah dijalani.
Namun, di tengah kesiapan tersebut, mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian akibat persoalan yang belum selesai di tingkat kepengurusan.
“Yang kami sesalkan, keputusan Wasrah sudah jelas dan tertulis. Bahkan disebutkan mutlak serta tidak dapat diganggu gugat. Tetapi mengapa kepentingan atlet Tana Tidung masih harus dikorbankan? Atlet sudah datang ke Malinau dengan semangat untuk bertanding. Pengorbanan mereka selama persiapan tentu tidak sedikit,” Ujarnya
Ia menilai, kepentingan atlet semestinya ditempatkan di atas ego maupun perbedaan kepentingan di internal organisasi. Sebab, atlet tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari persoalan administratif ataupun tarik-menarik keputusan antarpengurus.
WHerwinda juga. Menyebutkan, bahwa polemik kepesertaan Taekwondo KTT ini sebelumnya juga telah memunculkan perdebatan sengit dalam rapat sehari sebelum keputusan Wasrah diterbitkan.
Dalam perkembangan terakhir, pihak Pengprov TI Kaltara masih menunjukkan sikap penolakan terhadap keikutsertaan Taekwondo KTT. Sementara itu, keputusan Wasrah telah memberikan ruang bagi atlet daerah tersebut untuk berlaga.
Sementara itu dalam cuplikan video mengenai sikap Pengprov TI Kaltara, Sekretaris Umum TI Kaltara, Rusli, menyampaikan bahwa dirinya bukan pihak yang berwenang memberikan penjelasan mengenai substansi keputusan tersebut.
Ia menyebut kehadirannya dalam agenda tersebut sebatas menjalankan perintah Ketua.
“Saya hanya menjalankan perintah dari Bapak Ketua untuk hadir di sini. Bukan porsi saya untuk menjawab,” ujarnya.
Pernyataan tersebut juga sangat disayangkan oleh Manager Tim TI KTT, menurutnya kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa persoalan kepesertaan Taekwondo KTT masih menyisakan perbedaan sikap di internal organisasi.
Winda menungkapkan, di satu sisi, Wasrah telah mengeluarkan keputusan resmi berdasarkan hasil rapat bersama unsur KONI Provinsi Kaltara, Panwasrah, dan Dewan Hakim. Di sisi lain, Pengprov TI Kaltara tetap mempertahankan penolakannya.
Menurutnya situasi ini menempatkan atlet sebagai pihak yang paling dirugikan. Para atlet telah mengorbankan waktu, tenaga, biaya, serta menjalani persiapan panjang untuk tampil di Porprov. Namun, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan justru terancam oleh persoalan di tingkat organisasi.
“Kini publik olahraga Kaltara menanti bagaimana keputusan Wasrah yang telah dinyatakan mutlak tersebut dapat dihormati dan dilaksanakan, Sebab, Porprov seharusnya menjadi ruang bagi atlet untuk berkompetisi secara sportif, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan antarpengurus yang pada akhirnya mengorbankan masa depan dan semangat para atlet,” Tutupnya***(IBM02)



