IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan sikapnya menolak permohonan uji materiil (judicial review) yang berkaitan dengan praktik berladang tradisional masyarakat adat Dayak. Ia menyatakan mendukung aspirasi masyarakat adat dan berkomitmen mengawal penolakan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap tegas itu disampaikan gubernur saat menemui ratusan masyarakat adat Dayak bersama Perkumpulan Pemuda Dayak Pasukan Lawung Bahandang yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026).
Di hadapan massa, gubernur menegaskan bahwa tradisi berladang bukan sekadar aktivitas membuka lahan, melainkan bagian dari identitas, kebudayaan, serta kearifan lokal masyarakat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ia menilai, masyarakat adat memiliki pengetahuan dan aturan tersendiri dalam mengelola lahan, termasuk menerapkan pembatasan dan pengawasan saat melakukan pembakaran terkendali untuk kepentingan perladangan.
Menurutnya, tidak tepat apabila masyarakat adat langsung dianggap merusak hutan hanya karena menjalankan tradisi berladang. Sebab, praktik tersebut dilakukan dengan memperhatikan aturan adat dan upaya mencegah api meluas ke kawasan lain.
“Pemilik tanah Dayak ini tidak mungkin membakar hutannya begitu saja. Masyarakat kita kalau berladang, membakar itu dijaga. Tidak dibiarkan terbakar habis. Ada batas-batasnya, ada perhitungan dan pengawasan,” tegas gubernur di hadapan massa.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat beserta tradisi yang dijalankan telah mendapatkan pengakuan konstitusi. Salah satunya melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gubernur yang juga memiliki latar belakang sebagai tokoh adat Dayak itu menyatakan tidak akan membiarkan aspirasi masyarakat berhenti sebatas penyampaian pendapat di depan kantor pemerintahan.
Ia memastikan seluruh usulan dan pernyataan sikap yang disampaikan perwakilan masyarakat adat akan diterima dan diteruskan secara resmi kepada pemerintah pusat serta lembaga terkait, termasuk Mahkamah Konstitusi.
“Surat-surat usulan yang saudara-saudara berikan akan kami terima dan kami hantarkan ke pusat untuk meneruskan aspirasi saudara-saudara. Saya ada di belakang kalian, saya juga ada di depan untuk mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat adat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemprov Kaltara memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi perladangan. Gubernur berharap persoalan tersebut dapat dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari perspektif perlindungan lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hak konstitusional masyarakat adat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara H. Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga memiliki kedekatan dengan kehidupan adat Dayak. Ia memahami bahwa praktik berladang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat yang selama ini dijalankan berdasarkan pengetahuan lokal.
Ingkong menegaskan, pemerintah daerah siap menjadi jembatan antara masyarakat adat dengan pemerintah pusat agar aspirasi yang disampaikan mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti.
Di tengah penyampaian dukungan tersebut, gubernur juga mengapresiasi sikap masyarakat yang tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia meminta agar penyampaian pendapat dilakukan secara damai tanpa tindakan anarkis.
“Terima kasih karena saudara-saudara telah menyampaikan aspirasi dengan baik, tertib, dan sopan. Kita tidak brutal, kita tidak anarkis dalam menyampaikan pendapat. Saya berharap ketertiban seperti ini terus dijaga,” pesannya.
Sebelumnya, ratusan masyarakat adat Dayak bersama Perkumpulan Pemuda Dayak Pasukan Lawung Bahandang menggelar aksi penolakan terhadap permohonan uji materiil di MK yang dinilai berpotensi berdampak terhadap keberlangsungan praktik perladangan tradisional.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan Kantor Gubernur Kaltara. Namun, situasi tetap terkendali setelah aparat keamanan melakukan pengamanan dan memadamkan api.
Massa menilai tradisi berladang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Bagi masyarakat Dayak, berladang merupakan bagian dari sistem kehidupan, kearifan lokal, serta warisan leluhur yang memiliki aturan dan tata cara tersendiri.
Melalui aksi tersebut, masyarakat adat berharap MK dapat mempertimbangkan secara utuh keberadaan hukum adat, hak-hak masyarakat adat, serta praktik pengelolaan lingkungan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dukungan dan sikap tegas Gubernur Kaltara pun menjadi bagian penting dari tuntutan masyarakat adat agar pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga ikut memperjuangkan perlindungan tradisi dan hak-hak masyarakat adat Dayak.***(IBM02)


