IBMNews.co.id, Nunukan – Ketersediaan minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Nunukan pada Agustus 2026 terpantau aman. Stok yang tersedia saat ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 kotak, meski pemerataan distribusi hingga wilayah terpencil masih menjadi tantangan.
Staf Bidang Perdagangan Disperindagkop Kabupaten Nunukan, Yusran, mengatakan pasokan minyak goreng bersubsidi saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Penyaluran terutama dilakukan melalui jaringan pasar rakyat dan mitra resmi yang bekerja sama dengan Perum Bulog.
“Stok saat ini tersedia dan penyaluran relatif lancar,” kata Yusran dalam keterangannya, Jumat (21/08/26).
Dari jumlah stok tersebut, setiap kotak berisi 12 bungkus minyak goreng dengan ukuran masing-masing satu liter. Dengan demikian, stok 300 hingga 400 kotak setara dengan sekitar 3.600 hingga 4.800 liter minyak goreng bersubsidi.
Harga jual kepada masyarakat juga wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.
Menurut Yusran, kesinambungan pasokan dijaga melalui koordinasi dengan Perum Bulog Cabang Tarakan sebagai salah satu sumber utama pasokan untuk wilayah Nunukan.
Penyaluran dilakukan melalui gudang mitra resmi serta pedagang atau kios yang telah terdaftar dan bekerja sama dengan Bulog. Sejumlah titik penyaluran berada di kawasan Pasar Liem Hie Djung.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami keterbatasan pasokan.
Meski stok dinilai aman, pemerintah daerah tetap memberi perhatian terhadap pemerataan distribusi, khususnya ke wilayah yang memiliki kendala geografis dan akses transportasi.
Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian adalah Kecamatan Krayan. Kondisi geografis serta keterbatasan jalur transportasi membuat distribusi rutin bahan pokok bersubsidi ke wilayah tersebut tidak mudah dilakukan.
Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui kegiatan pasar murah sebagai alternatif penyaluran.
“Untuk wilayah yang aksesnya sulit, termasuk Krayan, tentu menjadi perhatian kita agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Selain persoalan akses, jumlah titik penyaluran resmi minyak goreng bersubsidi di Nunukan saat ini masih relatif terbatas dan terkonsentrasi di sejumlah pasar utama.
Karena itu, pemerintah membuka peluang penambahan mitra penyalur baru yang memenuhi persyaratan kerja sama dengan Bulog.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penyaluran dan harga jual minyak goreng bersubsidi terus dilakukan. Pemerintah memastikan produk bersubsidi tersebut dijual sesuai ketentuan HET dan tidak disalahgunakan.
Keluhan masyarakat terkait kesulitan memperoleh minyak goreng bersubsidi maupun dugaan ketidaksesuaian harga akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pengelola pasar, mitra penyalur, dan pemerintah kecamatan.
Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan stok secara berkala serta memperkuat koordinasi dengan Bulog dan pihak terkait lainnya.
Dengan stok sekitar 300–400 kotak atau setara 3.600–4.800 liter, ketersediaan minyak goreng bersubsidi di Nunukan untuk saat ini masih dinilai aman. Namun, perluasan jaringan penyalur dan peningkatan akses distribusi ke wilayah terpencil tetap menjadi pekerjaan rumah agar pasokan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.***(IBM05)
