IBMNews.co.id, Tanjung Selor — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Bulungan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan karakter peserta didik sekaligus meningkatkan tata kelola keuangan sekolah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap kontingen Pramuka Bulungan yang mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, serta pendampingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter (PDPK) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Bulungan, Syahrial, mengatakan sebanyak 32 peserta didik terbaik Bulungan dikirim untuk mengikuti Jamnas.
“Kontingen Bulungan terdiri dari 32 peserta yang terbagi dalam empat regu, yakni dua regu putra dan dua regu putri. Mereka merupakan siswa-siswi pilihan yang berprestasi dari hasil seleksi Lomba Tingkat (LT) serta telah memenuhi syarat kualifikasi tingkatan kepramukaan, seperti Ramu, Rakit, dan Terap,” ujar Syahrial, Selasa (18/08/26).
Para peserta merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bulungan, di antaranya Tanjung Palas Timur, Bunyu, Tanjung Palas Utara, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah hingga Pesut.
Menurut Syahrial, pelaksanaan Jamnas berada di bawah naungan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Bulungan. Sementara fasilitas dan pembiayaan peserta telah ditanggung oleh pihak penyelenggara dan pemerintah.
Meski demikian, kontribusi dari orang tua maupun masyarakat tetap diperbolehkan sepanjang bersifat sukarela.
“Para peserta berada dan berkegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur selama kurang lebih dua minggu, hingga 22 Agustus mendatang,” katanya.
Syahrial menambahkan, kegiatan kepramukaan tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam menumbuhkan kedisiplinan, kemandirian, kerja sama dan kepemimpinan.
Di sisi lain, Disdik Bulungan juga terus melakukan pendampingan terhadap sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, baik BOS Penyelenggaraan Pendidikan (BOSPE) maupun BOS Daerah (BOSDA).
Pendampingan dilakukan melalui asistensi penyusunan RKAS agar perencanaan dan penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.
“Dalam penyusunan RKAS, kami mengarahkan pihak sekolah untuk mengacu pada Rapor Pendidikan masing-masing. Indikator yang masih bernilai merah harus menjadi prioritas utama pembenahan, misalnya melalui program pelatihan guru atau penguatan Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah,” jelasnya.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran sekolah harus mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Sekolah juga diminta memperhatikan Standar Harga Satuan (SHS) daerah dalam setiap perencanaan dan realisasi belanja.
“Penyusunan dan realisasi anggaran wajib mematuhi Standar Harga Satuan (SHS) daerah serta Petunjuk Teknis (Juknis), baik dari APBN atau kementerian maupun APBD dan Peraturan Bupati,” tegas Syahrial.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran sekolah yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun temuan dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kebutuhan peserta didik,” pungkasnya.***(IBM04)
