IBMNews.com, Tarakan — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Tarakan menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Utara akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan intensif. Fokus utama berada pada pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
Pendampingan ini merupakan kolaborasi strategis BPOM dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Dinas Kesehatan setempat. Langkah konkret yang diambil adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas langsung di dapur penyelenggara.
“Keamanan pangan untuk anak-anak adalah prioritas mutlak. Kami turun langsung ke SPPG bersama mitra untuk melatih para pengelola, penyaji, dan penanggung jawab dapur. Setiap unit melibatkan sekitar 50 orang yang harus memahami prinsip keamanan pangan secara menyeluruh,” tegas Iswadi, S.Farm, Apt., Kepala Balai POM di Tarakan.
Pelatihan yang diberikan, menurut Iswadi, berupa bimbingan teknis (bimtek) tentang pengolahan pangan yang baik. Cakupannya lengkap, mulai dari pemeriksaan bahan baku, tata cara penyimpanan, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi dan penyerahan makanan ke sekolah.
Tidak hanya pendampingan teknis operasional, BPOM juga menekankan pentingnya kepatuhan administratif. Setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi untuk pangan siap saji sebagai prasyarat sebelum menyalurkan produknya.
“Tanpa sertifikat itu, operasional dapur tidak boleh berjalan. Ini adalah langkah preventif dasar untuk memastikan hanya dapur yang memenuhi standar sanitasi yang boleh menyuplai makanan untuk anak-anak kita,” imbuhnya.
Iswadi mengklaim, pendampingan ini dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Upaya kolektif ini membuahkan hasil positif, di mana dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi ditemukan kasus keracunan pangan yang terkait program MBG.
“Alhamdulillah, temuan kasus terakhir sudah nihil. Ini adalah kabar baik yang harus kita pertahankan dan tingkatkan bersama ke depannya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan, BPOM berencana meningkatkan frekuensi sampling atau pengambilan sampel makanan secara acak, terutama mulai tahun 2026 mendatang. Sampel-sampel tersebut akan dianalisis di laboratorium untuk memverifikasi keamanan dan mutunya.
Mengenai akar permasalahan kasus keracunan di masa lalu, BPOM mengidentifikasi faktor utama adalah waktu jeda antara proses masak dan konsumsi yang terlalu lama, sehingga memicu pertumbuhan bakteri.
“Prinsipnya, ada batas aman antara makanan matang dan waktu disantap. Dulu, kerap terjadi jeda yang terlalu panjang karena masak terlalu pagi. Aspek waktu inilah yang kini menjadi salah satu fokus pengawasan ketat kami,” papar Iswadi.
Dengan penerapan standar operasional yang lebih ketat, termasuk pengaturan waktu produksi dan distribusi yang lebih presisi, BPOM meyakini risiko kejadian tidak diinginkan dapat diminimalisir.
“Dengan disiplin waktu yang jelas, kasus serupa berhasil dicegah. Komitmen ini akan terus dijaga untuk melindungi kesehatan anak-anak peserta MBG,” pungkasnya.***(IBM02)
