IBMNews.co.id, Nunukan – Perubahan status desil kesejahteraan sosial mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Nunukan. Sejumlah warga khawatir perubahan data tersebut berdampak pada hilangnya akses terhadap bantuan pemerintah, terutama program beasiswa pendidikan yang selama ini membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.
Persoalan itu mencuat dalam kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, melalui program Legislator Menyapa di Gang Agape, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah warga menyampaikan keberatan atas perubahan status desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga sebenarnya. Mereka khawatir, perubahan kategori kesejahteraan tersebut berpengaruh terhadap persyaratan penerima bantuan sosial maupun keberlanjutan beasiswa pendidikan bagi anak-anak mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Arming meminta masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, warga memiliki hak untuk mengajukan sanggahan agar data kesejahteraan dapat diverifikasi kembali oleh pihak terkait.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah kelurahan atau desa setempat. Langkah tersebut penting agar kondisi ekonomi keluarga dapat diperiksa secara langsung di lapangan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembaruan data.
“Jangan diam saja kalau memang datanya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Masyarakat punya hak penuh untuk mengajukan sanggahan lewat kantor lurah atau desa agar bisa diperiksa ulang. Jika di lapangan nanti menemui jalan buntu atau kendala administrasi, langsung kabari saya, kita kawal dan cari jalan keluarnya bersama,” tegas Arming.
Ia menilai, akurasi dan sinkronisasi data kesejahteraan merupakan hal penting dalam menentukan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang secara ekonomi masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian pendataan.
arena itu, Arming menyatakan siap membantu mengawal pengaduan masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan sanggahan maupun menghadapi kendala administrasi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain persoalan perubahan desil, Arming menyebut berbagai aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses tersebut akan menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi. Ia menegaskan, setiap keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti agar dapat dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pihak dan instansi terkait.
Arming juga mengingatkan masyarakat agar lebih aktif memeriksa status data kesejahteraan keluarga secara berkala. Dengan begitu, apabila ditemukan perubahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, warga dapat segera menempuh mekanisme sanggahan yang tersedia.
“Bagi saya, setiap aspirasi yang warga titipkan adalah amanah besar yang wajib diperjuangkan sampai tuntas. Komitmen saya jelas: tulus mengabdi untuk rakyat,” pungkasnya.***(IBM04)
