IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Bupati Bulungan Syarwani meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan proyek strategis dan berbagai kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan pada 2026. Percepatan dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
Namun, Syarwani mengingatkan percepatan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian serapan anggaran. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari sejauh mana program yang dijalankan pemerintah memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Proyek dan kegiatan 2026 harus dipercepat. Jangan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Syarwani Senin (17/8/26).
Ia menegaskan, setiap program pembangunan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dapat dilaksanakan secara efektif sesuai target. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak menunda pekerjaan yang dapat segera dikerjakan.
Menurut Syarwani, percepatan pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pembangunan daerah.
Semakin cepat kegiatan berjalan, semakin cepat pula manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur maupun program pelayanan publik tidak cukup hanya ditandai dengan terserapnya anggaran.
Pemerintah harus memastikan hasil akhir dari program tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan perubahan bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Syarwani meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Persoalan administratif, teknis maupun koordinasi antarinstansi diharapkan dapat diselesaikan sedini mungkin sehingga tidak menjadi kendala yang menyebabkan pekerjaan terlambat.
“Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan justru terlambat karena persoalan koordinasi maupun administrasi,” ujarnya.
Selain mempercepat pekerjaan, masing-masing OPD juga diminta melakukan pengawasan terhadap progres kegiatan secara berkala.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal serta mengantisipasi apabila ditemukan kendala di lapangan.
Syarwani menilai, pola pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada akhir tahun berpotensi mengurangi efektivitas pembangunan. Selain berisiko terhadap kualitas pekerjaan, kondisi tersebut dapat membuat manfaat program yang seharusnya segera diterima masyarakat ikut tertunda.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar pelaksanaan program dilakukan secara terukur sejak awal tahun anggaran. Perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi potensi hambatan dan menyiapkan langkah penyelesaian sebelum persoalan tersebut mengganggu target pelaksanaan.
Di sisi lain, percepatan pembangunan diharapkan tidak hanya berdampak terhadap penyelesaian program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Belanja pemerintah melalui proyek dan kegiatan pembangunan dapat memberikan efek berganda bagi pelaku usaha, tenaga kerja maupun sektor ekonomi lainnya.
“Kita ingin pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Bulungan, dengan demikian, percepatan pembangunan 2026 diarahkan tidak semata-mata untuk mengejar angka realisasi anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan keluaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, ”
pungkasnya.***(IBM02)
