IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Upaya digitalisasi transaksi di sektor pelayanan publik terus didorong di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk di kawasan pelabuhan. Sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS, e-money, hingga transfer bank mulai diterapkan sebagai alternatif, tanpa menghapus metode pembayaran tunai.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara Hasiando Ginsar Manik. Disebutkannya jika kegiatan inj dalam upaya memperluas penggunaan transaksi digital, khususnya pada layanan tiket dan retribusi di pelabuhan. Saat ini, penerapan digitalisasi masih difokuskan pada sistem tiketing, namun ke depan juga akan menyasar sektor perparkiran.
“Untuk tiketing dan retribusi sudah mulai menggunakan QRIS. Sementara untuk parkir, ini juga sedang kami amati dan siapkan agar bisa berbasis digital, baik QRIS, e-money, maupun metode lainnya,” ujar Hasiando
Ia menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya terbatas pada QRIS, melainkan mencakup berbagai metode pembayaran non-tunai. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi masyarakat dalam bertransaksi.
“Digitalisasi itu bukan berarti harus QRIS saja. Bisa QRIS, e-money, transfer, atau lainnya. Yang penting masyarakat punya pilihan, baik tunai maupun non-tunai,” jelasnya.
Selain memberikan kemudahan, sistem non-tunai juga dinilai lebih aman dibandingkan transaksi tunai dalam jumlah besar. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi kejahatan digital.
“Salah satu yang penting adalah memastikan tujuan pembayaran, misalnya saat menggunakan QRIS, pastikan rekening penerima benar. Edukasi dan sosialisasi terus kami lakukan agar masyarakat terhindar dari modus kejahatan digital,” tambahnya.
Rencana besar digitalisasi ini ditargetkan mencapai seluruh wilayah kabupaten/kota di Kaltara. Bahkan, pemerintah daerah berencana menggelar grand launching pada Juni mendatang sebagai bentuk komitmen bersama.
“Kami berharap nanti saat grand launching, Bank Indonesia juga bisa hadir bersama pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati/wali kota,” ujarnya.
Perkembangan transaksi digital di Kaltara sendiri menunjukkan tren positif. Dalam satu tahun terakhir, peningkatan penggunaan QRIS tercatat signifikan, baik dari sisi nilai transaksi, volume, maupun jumlah pengguna.
“Pertumbuhannya sangat pesat, bahkan lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk beralih ke transaksi digital,” katanya.
Fenomena tersebut juga terlihat di berbagai sektor, termasuk pelaku UMKM di Tarakan hingga kawasan pinggiran Sungai Kayan yang mulai menyediakan pembayaran digital di kafe dan tempat usaha lainnya.
Ke depan, digitalisasi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga fasilitas publik seperti pelabuhan dan pasar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai serta meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi.
“Intinya bukan menghilangkan tunai, tapi memberikan alternatif. Masyarakat bebas memilih mana yang paling nyaman,” pungkasnya.***(IBM02)
