IBMNews.com, Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka Lokakarya High Level Meeting (HLM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor, Tanjung Selor, Senin (19/1/2026).
Dalam sambutannya, Sekprov menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
“SPM adalah tanggung jawab moral kita bersama. Dengan tantangan geografis Kalimantan Utara yang luas dan beragam, pemerintah harus mampu menutup celah disparitas pelayanan, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan maupun perkotaan dapat merasakan kualitas layanan yang setara,” ujar Denny.
Ia menekankan, penerapan SPM tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai indikator nyata kehadiran negara dalam sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dasar, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga penanganan bencana.
Menurut Denny, lokakarya ini secara khusus difokuskan pada upaya debottlenecking atau penguraian berbagai hambatan yang selama ini memperlambat akselerasi capaian SPM di daerah.
Melalui agenda tersebut, pemerintah provinsi menaruh perhatian pada tiga aspek utama dalam pencapaian SPM, yakni sinkronisasi dan akurasi data, optimalisasi kolaborasi lintas sektor, serta penyusunan rencana aksi strategis yang terukur dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan SPM memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.
“Oleh karena itu, Gubernur menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku chief coordinator bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan target SPM terintegrasi secara utuh dalam RKPD maupun APBD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Denny meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan SPM sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran.
“Pastikan alokasi sumber daya benar-benar diarahkan pada pelayanan dasar. Tanamkan budaya kerja bahwa SPM bukan program sambilan, tetapi agenda prioritas pemerintah daerah,” tandasnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan peluncuran The SPM Team Kaltara oleh Sekprov Kaltara. Tim ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pencapaian target pelayanan dasar, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Bumi Benuanta.***
