IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengurangan tenaga kerja berdampak pada operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan menghentikan aktivitas operasionalnya.
Salah satu dapur yang terdampak berada di Jalan Mangga, RT 89 RW 33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Dapur yang dikelola Yayasan Najib Fuad Al-Gufran tersebut dipimpin oleh Indah Permata Darusman, S.St.
Penghentian operasional ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga berimbas terhadap tenaga kerja lokal yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
Kepala SPPG Yayasan Najib Fuad Al-Gufran, Indah Permata Darusman, mengatakan sejak awal pihaknya menjalankan program MBG dengan dua tujuan, yakni mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, tenaga kerja yang direkrut berasal dari lingkungan setempat, termasuk ibu rumah tangga, pencari kerja hingga warga yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Sejak awal kami menjalankan program ini dengan semangat yang sama seperti visi pemerintah, yaitu tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ungkap Indah.
Namun, perubahan regulasi yang mengarah pada pengurangan jumlah karyawan membuat pengelola menghadapi situasi sulit. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen awal yayasan dalam memberdayakan masyarakat melalui program MBG.
Indah menyebut, berhentinya operasional dapur membuat sejumlah pekerja kehilangan sumber penghasilan. Kondisi itu turut memengaruhi kehidupan keluarga mereka.
“Bukan hanya program yang terhenti, tetapi ada pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan keluarga yang kembali dihantui kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan hidup esok hari,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya berharap BGN dapat memberikan kepastian terkait regulasi penyelenggaraan MBG. Menurut Indah, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan kondisi pelaksana di daerah, termasuk keberlangsungan tenaga kerja yang telah direkrut.
“Kami sangat berharap regulasi dari BGN ke depan bisa lebih konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaksana di daerah. Sebuah kebijakan bukan hanya soal aturan di atas kertas, karena di baliknya ada manusia yang menggantungkan harapan dan masa depan,” tuturnya.
Ia berharap ada solusi agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa mengabaikan nasib masyarakat yang selama ini terlibat dalam pelaksanaannya.
Penutupan dua dapur tersebut menjadi perhatian karena program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga melibatkan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.***(IBM04)
