IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Perjuangan warga Kampung Baru Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, untuk memperoleh kepastian hak atas tanah terus berlanjut. Setelah pembacaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor ditunda, warga melanjutkan aksi solidaritas ke Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (5/11/2026).
Aksi yang dikoordinasikan Koalisi Setara tersebut diawali di depan PN Tanjung Selor. Massa datang membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan pesan perjuangan. Beberapa warga bahkan turut membawa anak-anak mereka sebagai bentuk keterlibatan keluarga dalam memperjuangkan hak atas tanah yang selama ini dipersoalkan.
Kedatangan warga semula untuk mengawal pembacaan putusan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Tjs, yang diajukan Arman bersama sekitar 12 orang penggugat. Di lokasi aksi, massa ditemui Juru Bicara PN Tanjung Selor, Febrian Ramadhan, S.H., yang menjelaskan bahwa pembacaan putusan perkara perdata dilaksanakan secara elektronik melalui sistem e-Court.
“Untuk perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2025, pembacaan putusan secara elektronik hari ini ditunda. Dijadwalkan kembali satu minggu ke depan, tepatnya Jumat, 13 November,” jelas Febrian.
Penundaan tersebut cukup mengecewakan warga yang telah menempuh perjalanan dari Kampung Baru Mangkupadi menuju Tanjung Selor. Mereka mengaku telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk menghadiri agenda persidangan tersebut. Meski demikian, warga menyatakan tetap menghormati proses pengadilan dan berharap gugatan yang diajukan dapat dikabulkan.
“Kami datang jauh-jauh tentu membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu maupun dana. Ini cukup memberatkan bagi kami. Namun demikian, kami tetap menghormati keputusan pengadilan,” ujar Arman, koordinator aksi sekaligus penggugat utama.
Warga juga menyatakan akan berkoordinasi dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya apabila putusan nantinya tidak sesuai harapan.
Usai dari PN Tanjung Selor, massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltara untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak pemerintah provinsi menindaklanjuti persoalan lahan Kampung Baru Mangkupadi yang disebut masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas 6.985 hektare dan telah diterbitkan sertifikatnya. Dalam aksi tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, di antaranya keberadaan bagan, aktivitas di wilayah laut, perizinan, hingga dugaan tumpang tindih sertifikat tanah.
Aksi di Kantor Gubernur berlangsung sekitar 1 jam 45 menit. Perwakilan warga kemudian diterima oleh Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si.
“Kami berkomitmen menampung dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat melalui instansi teknis terkait. Persoalan yang disampaikan cukup beragam, mulai dari pertanahan hingga permasalahan bagan, perizinan, dan aktivitas di wilayah laut,” ujar Taufik saat menerima aspirasi warga.
Menurutnya, khusus terkait surat yang telah disampaikan masyarakat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara mengenai persoalan laut dan perizinan, pihak dinas dijadwalkan menindaklanjuti paling lambat pekan depan. DKP juga berencana mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan audiensi guna membahas persoalan tersebut dan mencari solusi bersama.
Di sisi lain, Taufik menyebut laporan administratif secara resmi terkait persoalan spesifik, seperti dugaan sertifikat tanah tumpang tindih maupun kendala larangan melaut, belum sepenuhnya diterima oleh pimpinan. Karena itu, masyarakat diminta menyampaikan laporan beserta data konkret melalui mekanisme resmi agar setiap persoalan dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Pemprov Kaltara berharap komunikasi dan koordinasi lanjutan dapat menjadi jalan untuk menemukan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi warga.
Sementara itu, perjuangan warga Kampung Baru Mangkupadi melalui jalur hukum masih menunggu agenda pembacaan putusan pada Jumat (13/11/2026) mendatang. Warga berharap proses tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi titik terang atas persoalan lahan yang telah mereka perjuangkan selama ini.***(IBM02/IBM04)
