IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk pertama kalinya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak sebagai upaya memperluas partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Musrenbang Inklusi yang telah diinisiasi sejak 2025. Jika Musrenbang Inklusi menyasar kelompok rentan seperti orang tua, penyandang disabilitas dan anak-anak, maka Musrenbang Anak secara khusus menghimpun aspirasi anak melalui Forum Anak Daerah (FAD) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bulungan.
“Musrenbang anak di Kabupaten Bulungan ini memang baru pertama dilaksanakan. Sebenarnya inisiasinya sudah dilakukan sejak 2025 melalui musrenbang inklusi. Intinya, ini kegiatan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Bapedda Litbang Kabupaten Bulungan, Ir. Iwan Sugiyanta, ST, MT.
Ia menjelaskan, sebelumnya keterwakilan anak dalam Musrenbang Inklusi masih terbatas pada wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Karena itu, tahun ini pemerintah memperluas jangkauan agar suara anak benar-benar terhimpun sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
“Kalau kemarin hanya perwakilan di Tanjung Selor dan Tanjung Palas, sekarang kita perluas supaya suara anak betul-betul terhimpun sesuai aspirasinya,” kata Iwan.
Melalui skema ini, Forum Anak Daerah tingkat kecamatan akan menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan di wilayahnya kepada pengurus FAD tingkat kabupaten. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan dibawa dan disuarakan dalam Musrenbang Inklusi tingkat kabupaten.
Menurutnya, mekanisme perwakilan ini penting karena anak-anak tidak memungkinkan untuk terus-menerus hadir dalam setiap tahapan Musrenbang.
“Yang pertama tentu karena jarak dan biaya. Kemudian anak-anak ini masih sekolah, jadi tidak mungkin keterlibatan secara terus-menerus,” jelasnya.
Identifikasi Masalah dari Sekolah
Dalam Musrenbang Anak, peserta didorong melakukan identifikasi persoalan di lingkungan masing-masing, terutama di sekolah. Isu yang diangkat tidak hanya terkait pendidikan formal, tetapi juga perlindungan dan pemenuhan hak anak.
“Apakah masih ada bullying? Apakah di sekolah ada anak disabilitas yang perlu penanganan khusus? Misalnya perlu kursi roda, WC khusus disabilitas, atau akses jalan yang bisa dilalui kursi roda. Hal-hal seperti ini kadang tidak termonitor langsung oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, output Musrenbang Anak tidak hanya berfokus pada pelayanan pendidikan, tetapi juga pembinaan karakter, pola asuh keluarga, hingga pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.
“Sesuai tagline-nya, ini untuk anak. Jadi tidak hanya terbatas pada pendidikan. Termasuk bagaimana perhatian keluarga terhadap pola asuh. Tujuannya tentu mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan seluruh indikatornya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut disoroti data sekitar 2.800 anak di Kabupaten Bulungan yang masuk kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Namun demikian, pemerintah daerah menilai perlu dilakukan kajian lanjutan untuk memastikan validitas data tersebut.
“Angka ini berdasar Dapodik. Validitasnya perlu kami kaji. Tahun ini kami bekerja sama dengan UGM, statistik, sekolah dan kecamatan untuk mengidentifikasi kebenaran data tersebut sekaligus mencari simpul permasalahannya,” jelas Iwan
Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab tingginya angka ATS. Di antaranya pola asuh keluarga, faktor ekonomi dan pekerjaan orang tua, hingga akses pendidikan di wilayah terpencil.
“Ada orang tua yang bekerja sebagai peladang dengan lokasi ladang berpindah-pindah, bahkan lintas desa. Karena tidak ada yang menemani di rumah, anak dibawa. Bukan untuk dipekerjakan, tapi akhirnya jadi tidak sekolah. Lama-lama menjadi kebiasaan,” paparnya.
Selain itu, faktor kemauan anak juga menjadi tantangan tersendiri. “Ada juga soal kemauan anak yang kadang malas sekolah. Ini juga menjadi bagian dari angka tersebut,” tambahnya.
Kemungkinan lainnya adalah akses pendidikan yang masih jauh di beberapa wilayah terpencil, meskipun pembangunan telah dilakukan secara bertahap.
Hasil kajian yang tengah dilakukan pemerintah daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan, baik dalam penuntasan wajib belajar maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bulungan.
Melalui Musrenbang Anak, pemerintah berharap suara anak tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.***(RM)
