IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan tiga isu strategis daerah dalam forum Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) secara daring, Rabu (25/2).
Forum yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu tersebut diikuti sepuluh kepala daerah, di antaranya Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Makassar, serta para bupati dari Way Kanan, Pringsewu, Sleman, Bangkalan, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Bulungan, dan Seram Bagian Timur.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas dinamika serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Syarwani memaparkan secara komprehensif tiga persoalan yang dinilai mendesak dan membutuhkan dukungan serta arahan dari pemerintah pusat.
Isu pertama yang diangkat adalah aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Selor untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru.
Bupati menjelaskan, Tanjung Selor memiliki posisi yang sangat strategis karena menyandang dua status sekaligus, yakni sebagai ibu kota Kabupaten Bulungan dan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Namun secara administratif, wilayah tersebut masih berstatus kecamatan.
“Secara faktual, Tanjung Selor memikul beban sebagai pusat pemerintahan kabupaten sekaligus provinsi. Aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik terpusat di sini, tetapi secara struktur masih kecamatan,” ujar Syarwani dalam forum tersebut.
Ia memaparkan, saat ini Tanjung Selor terdiri atas tiga kelurahan dan enam desa. Wacana pemekaran telah bergulir sejak 2020 dan bahkan sudah terbentuk presidium masyarakat yang mendorong pembentukan daerah otonom baru.
“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Namun kami memahami bahwa pembentukan DOB harus memenuhi syarat administratif dan kewilayahan sesuai regulasi yang berlaku. Di sinilah kami memohon arahan dari Ditjen Otda,” tegasnya.
Pemkab Bulungan, lanjutnya, telah melakukan langkah-langkah awal seperti pemekaran RT dan RW, serta penyusunan kajian administratif melalui Bagian Tata Pemerintahan dan pihak kecamatan.
“Kami tidak ingin melangkah tanpa koridor hukum yang jelas. Karena itu, kami berharap ada bimbingan teknis maupun arahan terkait kemungkinan pemekaran kelurahan sebagai tahapan menuju DOB,” tambahnya.
Isu kedua yang disampaikan menyangkut status lahan Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Bulungan. Menurut Bupati, persoalan status lahan kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program strategis nasional.
Salah satunya adalah rencana pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terkendala karena lahan masih berada di kawasan transmigrasi (HPL Telang).
“Secara prinsip, desa sudah menghibahkan lahan tersebut kepada kementerian terkait. Namun secara administrasi, kepemilikan harus atas nama kementerian dan tidak berada di kawasan transmigrasi. Ini yang menjadi kendala,” jelasnya.
Ia menilai, persoalan tumpang tindih status lahan tidak hanya berdampak pada program sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah.
“Kami memohon dukungan Ditjen Otda untuk memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia agar ditemukan solusi konkret. Persoalan APL dan transmigrasi ini cukup luas dampaknya, termasuk terhadap minat investor,” katanya.
Menurutnya, kejelasan status lahan akan memberikan kepastian hukum dan mempercepat realisasi pembangunan.
Isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bulungan pascapengangkatan lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Meski jumlah tersebut cukup besar, Bupati mengakui masih terdapat kekurangan tenaga pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan, kesehatan, serta tenaga kebersihan.
“Kami bersyukur proses pengangkatan PPPK berjalan baik. Namun di lapangan, kebutuhan riil masih ada, khususnya tenaga teknis dan pelayanan dasar,” ujarnya.
Sebagai upaya mencari solusi, Pemkab Bulungan melakukan studi tour ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
“Skema PJLP menarik karena berbasis katalog tahunan dan bukan outsourcing. Dengan mekanisme ini, kebutuhan tenaga bisa dipenuhi secara fleksibel, namun tetap menjaga aspek kesejahteraan dan kualitas layanan,” terang Syarwani.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk menghindari regulasi, melainkan mencari alternatif yang legal dan akuntabel.
“Yang kami jaga adalah dua hal, yaitu kesejahteraan tenaga kerja dan mutu pelayanan publik. Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terganggu karena kekurangan personel,” katanya.
Harapan Sinergi Pusat dan Daerah
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap tiga isu strategis tersebut mendapat perhatian serius dari Ditjen Otonomi Daerah.
“Semoga melalui forum ini, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Reboan sebagai ruang dialog terbuka antara kepala daerah dan pemerintah pusat.
“Forum seperti ini sangat penting. Kami bisa menyampaikan langsung persoalan riil di daerah sekaligus memperoleh arahan yang jelas dan terukur,” pungkasnya.
Diketahui, Reboan merupakan program rutin Ditjen Otonomi Daerah sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Substansi pembahasan meliputi evaluasi layanan Ditjen Otda, identifikasi perbaikan kualitas layanan, hingga inventarisasi dukungan konkret yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah.***(RM)
