IBMNews.com, Tana Tidung – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, kembali menuai sorotan tajam. Mantan anggota DPRD KTT dua periode, Michael Yunus, menilai arah pembangunan di daerah itu banyak yang tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, bahkan diduga sarat dengan temuan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Michael menyoroti masih banyaknya ruas jalan di KTT yang belum tersentuh pembangunan, sementara sejumlah proyek yang dinilai tidak mendesak justru menyerap anggaran besar. Ia menilai kebijakan pembangunan di era pemerintahan saat ini terkesan tidak memiliki prioritas yang jelas.
“Kasihan masyarakat kita. Jalan di Seputuk, Bebatu, dan Supa seharusnya jadi kepentingan utama. Kalau jalan bagus, ekonomi meningkat, harga barang lebih murah. Tapi sekarang, jalan rusak, anak-anak sekolah sampai mendorong motor karena belum diaspal,” ujar Michael, Minggu (12/10/2025).
Menurutnya, kondisi jalan di beberapa desa sudah lama dikeluhkan warga, namun anggaran perawatan jalan yang pernah diusulkan DPRD tak kunjung terealisasi, meski nilainya mencapai miliaran rupiah. Akibatnya, setiap musim hujan, kawasan tersebut sering terendam dan berubah menjadi lumpur.
Lebih jauh, Michael juga menyinggung proyek Pusat Pemerintahan (Puspem) KTT yang sejak awal dinilai tidak tepat menjadi prioritas utama. Proyek tersebut diketahui berstatus multi years project, namun hingga kini tak kunjung rampung meski telah menelan dana besar dari APBD.
“Proyek Puspem itu sudah menghabiskan anggaran besar tiap tahun, tapi belum selesai juga. Sementara jalan yang jelas dibutuhkan masyarakat justru dibiarkan rusak. Ini kan aneh,” tegasnya.
Michael bahkan menyebut, sejumlah proyek besar di KTT patut diaudit secara menyeluruh, karena muncul dugaan banyaknya penyimpangan dan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Ia menyebut, indikasi tersebut semakin kuat ketika melihat hasil fisik proyek yang tak sebanding dengan besaran anggaran yang digelontorkan.
“Kalau mau jujur, banyak proyek di KTT yang harusnya jadi perhatian aparat penegak hukum. Nilai besar, tapi hasilnya minim. Malinau saja bisa bangun banyak infrastruktur dengan anggaran lebih kecil,” ujarnya.
Michael membandingkan kinerja Pemkab KTT dengan Kabupaten Malinau yang dinilai berhasil memanfaatkan anggaran secara efektif.
“KTT dulu punya anggaran sampai Rp 1,4 triliun. Sekarang memang turun jadi sekitar Rp 900 miliar, tapi kalau digunakan benar, seharusnya cukup untuk memperbaiki jalan dan fasilitas publik,” ucapnya.
Mantan legislator PDIP itu juga menyinggung masa kepemimpinan mantan Bupati Undun Djapar, di mana pembangunan dinilai lebih nyata dan terarah. Saat itu, menurutnya, pembukaan jalan mencapai 92 kilometer di wilayah hutan dan rawa meski dengan keterbatasan alat.
“Dulu zaman Pak Undun, buka jalan sampai 92 kilometer di wilayah hutan. Sekarang tinggal pengerasan dan pengaspalan saja, tapi kok susah? Padahal itu tinggal eksekusi,” katanya dengan nada kecewa.
Michael mendesak agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi serius terhadap seluruh proyek yang berjalan, termasuk proyek multi years yang belum rampung.
“Kami ingin pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar proyek seremonial atau ajang pencitraan. Jangan hanya slogan ‘Tana Tidung Terdepan’, tapi faktanya di lapangan justru banyak proyek bermasalah,” tegasnya.
Michael berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek seremonial.
“Jangan hanya pidatonya hebat, bilang Tana Tidung terdepan di Kaltara, tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai. Kami ingin pembangunan yang nyata, bukan hanya slogan,” tuturnya.***(IBM02)
