JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., memaparkan proyek perubahan bertajuk SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I di Gedung Graha Wisesa Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (23/6).
Gagasan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dapat terlibat langsung dalam rantai pasok industri di Kawasan Industri Tanah Kuning yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan Mentor Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si., dan Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., Sekprov Denny menjelaskan bahwa derasnya investasi hilirisasi industri harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, tanpa intervensi yang tepat, investasi besar berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi dan membuat pelaku usaha lokal sulit mengambil bagian dalam pertumbuhan yang terjadi.
“Jika kita tidak melakukan intervensi sekarang, Kalimantan Utara berisiko menghadapi fenomena enclave economy, di mana investasi yang masuk sangat besar tetapi manfaatnya sangat minimal bagi masyarakat lokal,” kata Denny.
Melalui SINERGI Kaltara, Pemprov Kaltara membangun sistem yang menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas UMKM lokal secara terstruktur dan berkelanjutan.
Proyek perubahan ini didukung tiga pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan, integrasi digital, dan penguatan regulasi. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperluas akses UMKM terhadap peluang usaha yang muncul dari kawasan industri.
“Melalui tiga pilar strategis dalam gagasan SINERGI Kaltara ini, kita hadir untuk menjembatani kesenjangan antara sisi permintaan yang diwakili oleh kawasan industri dengan sisi penawaran dari UMKM lokal Kalimantan Utara,” jelasnya.
Pada aspek kelembagaan, akan dibentuk Forum Koordinasi Multipihak yang dipimpin langsung oleh Sekprov untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendukung UMKM, mulai dari perizinan hingga standardisasi produk.
Sementara pada aspek digital, akan dikembangkan platform Business-to-Business (B2B) SINERGI Kaltara yang mempertemukan kebutuhan pengadaan industri dengan kemampuan produksi UMKM lokal. Platform tersebut juga akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan guna mempermudah akses pembiayaan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Produk Lokal yang mendorong pengelola kawasan industri memberikan ruang bagi produk lokal yang memenuhi standar kualitas.
Gagasan SINERGI Kaltara mendapat apresiasi dari tim penguji karena dinilai memiliki konsep yang matang, aplikatif dan didukung kesiapan anggaran lintas sektor serta infrastruktur pendukung yang memadai.
Melalui inovasi ini, Pemprov Kaltara berharap hilirisasi industri tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***(dkisp)
