IBMNews.co.id, Tarakan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Rabu (24/6/2026).
Mereka memprotes berbagai persoalan yang dinilai menghambat akses masyarakat perbatasan terhadap layanan penerbangan perintis bersubsidi di Kalimantan Utara.
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kenaikan harga tiket pesawat perintis, penerapan sistem undian dalam pembelian tiket, hingga minimnya transparansi pengelolaan program subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara, transportasi udara memiliki peran vital. Pesawat menjadi sarana utama untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga berbagai kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, aliansi menilai persoalan yang terjadi saat ini mencerminkan masih lemahnya pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan.
Ketua GMKI Cabang Tarakan, Jumaipin, menegaskan bahwa masyarakat perbatasan berhak memperoleh akses transportasi yang layak tanpa harus menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan tiket penerbangan bersubsidi.
“Masyarakat perbatasan tidak boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Ketika tiket subsidi sulit diperoleh, harga mengalami kenaikan yang tidak jelas, dan akses pembelian ditentukan melalui sistem undian, maka kelompok yang paling dirugikan adalah masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Negara harus hadir memastikan pelayanan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Jumaipin.
Menurutnya, program penerbangan perintis bersubsidi merupakan instrumen negara untuk menjamin konektivitas wilayah sekaligus pemerataan pelayanan publik. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan yang berpotensi menghambat tujuan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.
Ia juga menekankan bahwa dana subsidi berasal dari anggaran negara yang bersumber dari rakyat sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Subsidi diberikan untuk membantu masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin masyarakat terus dibebani oleh kebijakan yang tidak jelas. Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak yang berwenang,” ujarnya.
Selain mengkritisi pemerintah provinsi, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan perintis, massa aksi juga menyoroti peran anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan transportasi udara di wilayah perbatasan.
Jumaipin mempertanyakan sejauh mana keberpihakan wakil rakyat terhadap kondisi yang saat ini dihadapi masyarakat.
“Kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan anggota DPR RI yang selama ini selalu berbicara tentang perbatasan. Di mana keberadaan mereka ketika masyarakat kesulitan memperoleh tiket subsidi, harga tiket mengalami kenaikan, dan akses pembelian harus melalui sistem undian. Jika perbatasan disebut sebagai beranda depan Indonesia, maka persoalan mendasar seperti transportasi seharusnya menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia meminta DPR RI menggunakan fungsi pengawasan secara optimal untuk memastikan program penerbangan perintis benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Keberpihakan kepada masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui narasi dan janji. DPR RI harus hadir dengan langkah nyata melalui pengawasan yang efektif serta memastikan subsidi yang diberikan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” tambahnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara terbuka, Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menyampaikan tujuh tuntutan utama. Di antaranya penambahan rute penerbangan bersubsidi ke wilayah pelosok dan perbatasan, penghapusan sistem undian dalam pembelian tiket, transparansi harga tiket subsidi, pembentukan kanal pengaduan masyarakat, penyesuaian harga tiket sesuai ketentuan awal, evaluasi terhadap pejabat terkait apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti, serta evaluasi kebijakan pemotongan dana tiket bagi penumpang yang membatalkan perjalanan karena alasan kesehatan.
Aliansi menegaskan bahwa aksi tersebut tidak semata-mata mempersoalkan harga tiket, tetapi juga merupakan perjuangan untuk mewujudkan keadilan pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan yang selama ini sangat bergantung pada transportasi udara.
Mereka menyatakan akan terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah provinsi, DPR RI, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan perintis mengambil langkah konkret yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan beranda depan bangsa. Karena itu, masyarakat perbatasan berhak memperoleh pelayanan publik yang setara, adil, dan bermartabat,” tutup Jumaipin.***(IBM02)
