IBMNews.co.id, Kaltara – Aktivitas galian C ilegal di Kalimantan Utara masih menjadi sorotan publik. Meski aparat penegak hukum (APH) telah melakukan penertiban dan pemerintah mengeluarkan ultimatum keras, praktik pengangkutan material ilegal diduga masih terus berlangsung.
Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan sejumlah truk pengangkut material galian C masih beroperasi. Kondisi tersebut memicu kritik masyarakat terhadap keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran tambang ilegal.
Menanggapi polemik itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara, Fajar Mentari, meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa aparat gagal menjalankan tugasnya.
Menurut Fajar, dalam prinsip hukum dikenal asas erga omnes, yakni setiap aturan yang telah diundangkan dianggap diketahui dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tetap menjalankan aktivitas tambang ilegal setelah aturan larangan diterbitkan.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 500.10.2.3/39/DESDM/GUB tertanggal 8 April 2026, yang mewajibkan penggunaan material mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dari perusahaan yang memiliki izin resmi.
“Kalau aturan sudah jelas, tidak tepat jika aparat disalahkan ketika masih ada pelanggaran,” ujar Fajar, Kamis (08/05/26).
Ia menilai sebagian masyarakat kerap memiliki persepsi keliru dengan menganggap setiap pelanggaran hukum sebagai bentuk kegagalan aparat. Padahal, menurutnya, tidak semua tindakan melanggar hukum dapat dipantau secara langsung.
Fajar mengibaratkan, apabila seluruh tindak pidana dapat diketahui sebelum terjadi, maka berbagai peristiwa besar tidak akan pernah terjadi.
“Aparat bukan peramal yang bisa mengetahui semua pelanggaran sebelum terjadi. Banyak kejadian berlangsung di luar jangkauan pengawasan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi kesalahan oknum sebagai kegagalan institusi secara keseluruhan. Penilaian yang objektif dan proporsional dinilai penting agar persoalan dapat dilihat secara utuh.
“Jangan sedikit-sedikit menyalahkan aparat. Kita harus bijak dan melihat persoalan secara menyeluruh,” tegasnya.
Meski demikian, Fajar mengakui penertiban tambang ilegal turut berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama para sopir truk dan pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan solusi alternatif yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi pemerintah juga harus hadir memberi jalan keluar agar masyarakat tetap bisa bekerja secara sah,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan masyarakat menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil tidak memunculkan persoalan baru.
“Hukum ditegakkan, rakyat dilindungi. Keduanya harus berjalan beriringan,” pungkasnya***(IBM02)
