IBMNews.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah daerah untuk pertama kalinya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sekaligus membuka ruang partisipasi mereka dalam proses pembangunan.
Kegiatan Musrembang Anak dengan tema “Suara Anak Masa Depan Daerah” yang berlangsung Rabu pagi (04/03/26) di Ruang Tenguyun lantai II Kantor Bupati Kabupaten Bulungan ini dihadiri sekitar 50 anak dari tingkat SMP dan SMA perwakilan dari sejumlah Desa, kelurahan dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bulungan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A) Kabupaten Bulungan, Hj. Andriana, S.H., M.A. menegaskan, forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah konkret untuk menyerap aspirasi anak.
“Tujuan kita melaksanakan Musrenbang ini adalah salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak. Melalui forum ini kita berupaya menggali aspirasi dan inspirasi mereka secara langsung,” ujarnya.
Ia menekankan, saat ini paradigma pembangunan telah berubah. Anak-anak tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek yang memiliki peran aktif.
“Anak-anak sekarang tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi sudah menjadi subjek. Mereka ikut berperan aktif dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu pendidikan menjadi sorotan. Anak-anak menyampaikan harapan agar sistem pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.
“Tadi ada yang menyampaikan bahwa pendidikan yang dijalani belum sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, khususnya di bidang pendidikan,” katanya.
Menurutnya, sebenarnya sistem peminatan di sekolah sudah tersedia. Namun, yang perlu diperkuat adalah sosialisasi dan pendampingan agar anak memahami pilihan yang ada.
“Peminatan di sekolah itu sudah ada masing-masing jalurnya. Mungkin yang perlu kita dorong adalah bagaimana anak-anak diberikan sosialisasi yang lebih jelas, sehingga mereka tahu apa yang sebenarnya menjadi keinginan dan arah masa depan mereka,” jelasnya.
Selain pendidikan, isu kualitas hidup anak juga menjadi perhatian. Ia menyinggung pentingnya pemenuhan indikator dasar kesejahteraan, termasuk sanitasi dan lingkungan sehat.
“Banyak faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak, bukan hanya soal gizi. Misalnya bagaimana rumah itu sudah memiliki WC atau jamban di dalam rumah, bukan lagi di luar. Itu bagian dari kelayakan hidup,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan jamban di luar rumah, di kebun, atau bahkan di sungai berisiko menimbulkan pencemaran dan penyebaran penyakit.
“Seharusnya setiap rumah sudah memiliki WC di dalam. Supaya tidak terjadi pencemaran dan penyebaran penyakit. Tapi memang kendalanya di lapangan tidak sederhana,” tambahnya.
Kondisi ekonomi keluarga serta letak geografis di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau berbicara daerah yang jauh dari pusat kota, tentu banyak faktor. Ini tidak bisa hanya ditangani oleh kami di pemberdayaan perempuan saja. Harus ada sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan lintas sektor menjadi kunci agar persoalan anak dapat ditangani secara komprehensif.
“Kita akan melakukan pendekatan bersama Bappeda dan perangkat daerah lainnya. Karena ini menyangkut keluarga berkualitas dan pembangunan secara menyeluruh,” katanya.
Terkait mekanisme penyaluran aspirasi dan pengaduan, ia menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk Forum Anak di 10 kecamatan.
“Forum anak di tingkat kecamatan sudah ada di 10 kecamatan. Mereka menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi anak-anak di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, untuk layanan pengaduan resmi, masyarakat dapat mengakses Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Kalau untuk pengaduan, kita ada UPTD PPA di dinas kami. Namun memang di tingkat desa belum ada lembaga khusus. Biasanya anak-anak menyampaikan melalui forum anak,” terangnya.
Dalam forum tersebut, anak-anak juga menyuarakan kebutuhan ruang bermain dan ruang berekspresi yang aman.
“Mereka butuh tempat bermain, tempat mengekspresikan jati diri. Misalnya fasilitas skateboard. Tapi karena lokasinya berada di jalan, tentu dari sisi keamanan dinilai belum layak,” ujarnya.
Musrenbang Anak ini, lanjutnya, merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan diharapkan menjadi agenda berkelanjutan.
“Ini baru pertama kali kita adakan. Semoga ke depan bisa terus dilaksanakan karena menyuarakan aspirasi anak itu memang kebutuhan,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya perlindungan anak di ruang digital, seiring terbitnya Peraturan Pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital.
“Regulasi ini penting agar anak-anak merasa aman di ruang digital. Kita juga akan berupaya menyampaikan dan mensosialisasikan kepada mereka bagaimana menggunakan media digital secara bijak,” pungkasnya.
Dengan Musrenbang Anak ini, pemerintah berharap setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan suara dan kebutuhan anak, sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan daerah yang ramah dan layak bagi generasi penerus.***(RM)
