IBMNews.co.id, Bulungan – Menjelang peresmian Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan terserap di kawasan industri tersebut.
Menurut Syarwani, sejumlah kewenangan teknis, termasuk sektor perhubungan, berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Bulungan akan mengikuti arahan dan regulasi yang ditetapkan.
“Kalau terkait perhubungan dan beberapa aspek teknis lainnya, itu domainnya pemerintah pusat. Kita di daerah tentu mengikuti arahan lebih lanjut. Pengelola kawasan juga nanti akan berkoordinasi sesuai mekanisme yang ada,” ujar Syarwani dalam wawancara yang berlangsung Rabu (18/02/26)
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan daerah, terutama dalam mendukung kesiapan sebelum peresmian dilakukan secara resmi.
“Pada prinsipnya, apa yang menjadi tugas kabupaten sebelum kegiatan peresmian itu dilakukan, tentu akan kita siapkan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Lebih jauh, Syarwani menekankan bahwa fokus utama Pemkab saat ini adalah peningkatan kapasitas SDM masyarakat Bulungan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sepanjang tahun berjalan.
“Kita ingin upaya-upaya menciptakan peluang bagi anak-anak di Kabupaten Bulungan melalui peningkatan kapasitas SDM itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kawasan. Jadi sambil berjalan, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan,” jelasnya.
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembelajaran dasar Bahasa Mandarin. Program ini bersifat non-degree atau tanpa gelar dan ditujukan sebagai pengenalan awal untuk menunjang kebutuhan komunikasi di kawasan industri.
“Sekolah Mandarin itu masih berlanjut. Memang sifatnya dasar, non-gelar. Beberapa peserta bahkan melanjutkan dan dibiayai langsung oleh pihak perusahaan. Jadi itu sudah di luar pemerintah daerah karena memang program dasarnya sudah kita fasilitasi,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Syarwani, peningkatan kompetensi akan terus dilakukan seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi dan bertambahnya tenant di kawasan industri.
“Kalau nanti produksi sudah berjalan masif dan tenant-tenant baru masuk, bukan hanya aluminium, tentu kebutuhan tenaga kerja juga semakin beragam. Di situ kita harus siap melakukan upgrade dan peningkatan kapasitas lagi,” katanya.
Terkait kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi, Syarwani menyebut pemerintah daerah berperan dalam mengoordinasikan pelatihan dengan lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan, termasuk untuk tenaga sekuriti.
“Untuk pelatihan sekuriti misalnya, tentu harus ada lembaga yang menaungi dan memberikan sertifikasi resmi. Itu bukan domain pemerintah daerah, tapi tugas kita mengoordinasikan dengan pihak yang punya kapasitas dan bekerja sama dengan kepolisian,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah badan usaha swasta telah berkoordinasi dengan aparat terkait dan siap merekrut tenaga kerja lokal setelah mengikuti pelatihan serta memperoleh sertifikasi.
“Paling tidak, kita ingin masyarakat Bulungan punya kesempatan dan kesiapan. Jadi momentum peresmian KIPI dan KIHI ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Syarwani.***(RM)
