IBMNews.com, Tana Tidung — Proyek pembangunan Jembatan Sungai Sebawang di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, kembali menuai sorotan tajam. Jembatan yang digadang-gadang menjadi akses vital penghubung antarwilayah sekaligus penopang ekonomi masyarakat itu hingga kini belum juga rampung sepenuhnya, meski telah menelan anggaran besar dari APBD Kabupaten Tana Tidung.
Mantan anggota DPRD KTT dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Michael Yunus, tak menutupi kekecewaannya terhadap lambannya pelaksanaan proyek tersebut. Ia menyebut, dengan nilai proyek mencapai Rp13,8 miliar, seharusnya pembangunan jembatan sudah tuntas dan dapat digunakan masyarakat.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya jembatan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan warga. Tapi kenyataannya, belum juga bisa dinikmati. Saya pribadi kecewa karena dulu ikut memperjuangkan anggarannya,” ujar Michael Yunus, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Michael, perjuangan untuk merealisasikan proyek Jembatan Sungai Sebawang tidaklah mudah. Ia mengaku masih merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi kelanjutan proyek yang dulu ikut ia dorong saat masih menjabat sebagai wakil rakyat.
“Saya dulu ikut memperjuangkan agar jembatan ini dibangun karena kebutuhan masyarakat di sekitar Sebawang sangat besar. Tapi melihat kondisi sekarang, saya merasa ikut bertanggung jawab untuk terus mengawasinya,” katanya dengan nada kecewa.
Michael menambahkan, proyek tersebut bahkan sempat mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar, namun hingga kini belum menunjukkan hasil maksimal. Ia juga menyoroti ketidaktransparanan pelaksanaan proyek, termasuk tidak adanya plang proyek pada tahap awal pembangunan.
“Dulu saya pernah pertanyakan soal plang proyek itu, tapi jawabannya hanya katanya sudah dari dinas PU. Padahal, setiap proyek yang dibiayai uang rakyat wajib transparan. Publik berhak tahu siapa pelaksana dan berapa nilainya,” tegasnya.
Lebih jauh, Michael membandingkan dengan proyek serupa di daerah lain yang dinilai jauh lebih efisien.
“Kalau di Seputuk, dengan anggaran Rp7 miliar saja, sungainya jauh lebih lebar. Sedangkan di Sebawang yang lebarnya tidak sampai setengahnya, justru menghabiskan Rp13 miliar lebih. Ini tentu menimbulkan tanda tanya,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung adanya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut mencapai lebih dari Rp2 miliar, meskipun ia belum dapat memastikan kebenarannya.
“Kalau memang benar ada temuan sebesar itu, tentu sangat disayangkan. Sebagai mantan dewan, saya kecewa. Uang rakyat harusnya digunakan secara benar dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Michael berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menegaskan, proyek strategis seperti Jembatan Sungai Sebawang harus diselesaikan sesuai perencanaan dan dengan tanggung jawab penuh.
“Saya hanya berharap proyek ini jangan dibiarkan terbengkalai. Ini soal amanah publik. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasilnya tak pernah dirasakan,” tutupnya.***(IBM02)
