IBMNews.com, Nunukan – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, menyoroti terkait adanya kekeliruan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Nunukan, Donal, menurutnya, banyak warga di daerah pelosok seperti Kabudaya dan sekitarnya justru terjebak dalam ketidakpastian dan harapan palsu dari program ini.
Mulai dari penerima yang namanya terdaftar dan memiliki kartu PKH, namun tidak pernah menerima uang bantuan. Bahkan hingga kasus penerima yang hanya sekali mencairkan dana dan setelah itu menghilang dari sistem tanpa alasan yang jelas.
“Mereka pegang kartu, nama mereka ada dalam list pencairan, tapi saldo nol rupiah. Tiap pencairan datang, mereka Cuma bisa gigit jari,” ungkapnya pada Jumat 11 Juli 2025.
Donal menambahkan misalnya ada lima warga yang tercatat di Desa Tubus, Lumbis, masuk dalam data list penerima PKH, namun hingga saat ini belum menerima. Sementara lainnya sudah cair.
“Kemudian, tiga warga di Desa Likos, Lumbis, yang sampai ini belum menerima bantuan itu. Ini mungkin sebagian kecil yang saya dapatkan, mungkin di luar sana juga lebih banyak,” terangnya.
Donal meminta instansi terkait, khususnya Dinas Sosial, untuk tidak asal mencatat nama warga tanpa memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka.
“Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran. Misal, warga yang mampu tapi tetap menerima bantuan itu. Sebaliknya, ada keluarga yang tidak mampu tapi tidak terdata bantuan,” tuturnya.
Untuk itu, dia mendesak adanya dinas terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PKH di Kabupaten Nunukan, termasuk audit transparan soal data penerima dan teknis pencairan bantuan.
“Kasihan warga kita yang sudah berharap dengan bantuan dan sudah lama ditunggu namun ternyata tidak diberikan. Kalau memang serius mau membantu rakyat, bersihkan dulu data dan sistemnya. Jangan sampai rakyat miskin hanya jadi angka statistik,” ucapnya.***
