IBMNews.com, Nunukan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Edukasi Keuangan serta Pelatihan Konten Kreator bagi PMI yang digelar di Aula Kantor Bupati Nunukan, Selasa (03/06/2025).
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam mendukung program ini.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, S.E., S.H., M.H., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, Hasiando G. Manik, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos., serta para PMI dari seluruh Kaltara.
Dalam sambutannya, Asnawi menekankan pentingnya literasi keuangan dan keterampilan digital bagi PMI di era saat ini.
“Program ini tidak hanya edukatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat perbatasan, khususnya para PMI, dengan keterampilan yang relevan di era digital,” ujarnya.
Kabupaten Nunukan, sebagai wilayah perbatasan, memiliki peran strategis dalam mobilitas PMI, terutama ke Malaysia. Asnawi mengakui kontribusi besar para pekerja migran asal Kaltara sebagai pahlawan devisa dan tulang punggung keluarga di kampung halaman melalui remitansi yang menggerakkan perekonomian daerah.
Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, akses terbatas terhadap layanan keuangan formal, dan kerentanan sosial akibat keberangkatan yang belum sepenuhnya prosedural masih menjadi perhatian. Asnawi menyoroti peran penting BP3MI Kaltara dalam melakukan pemantauan langsung dan memberikan edukasi kepada calon pekerja migran.
“Respon cepat yang diberikan juga disertai dengan keberlanjutan perlindungan, memastikan setiap PMI mendapatkan pendampingan untuk bangkit dan berdaya kembali secara sosial dan ekonomi,” tambahnya.
Asnawi meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang berpihak pada rakyatnya, terutama bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri.
“Semoga kegiatan ini dan sinergi pusat-daerah menjadi inspirasi untuk langkah kolaboratif selanjutnya dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan PMI dari Kaltara maupun seluruh Indonesia,” tutupnya.***
Sumber: dkisp
